Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan komitmennya untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dengan tegas menekankan bahwa akses terhadap pangan dan gizi yang layak adalah fundamental sebagai hak asasi manusia. “Program MBG nanti akan kami pantau,” ujar Anis di kantornya pada Rabu (8/10), menggarisbawahi urgensi pengawasan ini.
Anis Hidayah menguraikan bahwa dalam menjalankan program MBG, pemerintah wajib memperhatikan tidak hanya ketersediaan, tetapi juga kualitas pangan yang diberikan. Lebih lanjut, mekanisme pemulihan pasca-kejadian terkait MBG, seperti kasus keracunan, juga menjadi fokus penting. Pemantauan ini, menurut Anis, esensial untuk menjamin bahwa program Makan Bergizi Gratis tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Meskipun demikian, waktu pasti Komnas HAM untuk memulai pemantauan di lapangan belum diumumkan.
Menyambung pernyataannya, Anis menegaskan, “Jadi dimensi HAM-nya itu yang ingin kami dorong.” Ia menambahkan bahwa terkait dengan beragam kasus yang telah ada, Komnas HAM kini sedang berkoordinasi untuk segera turun ke lapangan. “Nanti akan kami sampaikan hasilnya ketika kami sudah mendapatkan data-data itu dari lapangan,” pungkasnya, menunjukkan pendekatan berbasis data dalam investigasi mereka.
Urgensi pemantauan ini semakin mendesak mengingat adanya kasus keracunan massal yang dilaporkan terjadi akibat menu MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat data yang mengkhawatirkan: hingga 4 Oktober 2025, jumlah korban keracunan telah mencapai 10.482 anak. Fakta ini secara jelas menyoroti tantangan serius dalam aspek keamanan dan kualitas pangan program.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan jaminan bahwa pemerintah akan membuka seluruh data terkait kasus keracunan. Pengumpulan data ini akan difasilitasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang akan mengkonsolidasikan informasi melalui jaringan Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memberikan transparansi dan membantu upaya mitigasi lebih lanjut.
Ringkasan
Komnas HAM berkomitmen memantau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan, menekankan bahwa akses pangan dan gizi layak adalah hak asasi manusia. Pemantauan ini akan memperhatikan ketersediaan dan kualitas pangan, serta mekanisme pemulihan pasca-kejadian seperti kasus keracunan, untuk memastikan program tepat sasaran.
Komnas HAM juga berkoordinasi untuk investigasi kasus terkait MBG dan akan menyampaikan hasilnya setelah mendapatkan data dari lapangan. Urgensi pemantauan meningkat karena adanya laporan kasus keracunan massal akibat menu MBG, dengan ribuan anak menjadi korban. Pemerintah menjamin transparansi data kasus keracunan, yang akan dikumpulkan oleh Badan Gizi Nasional melalui jaringan Puskesmas.