Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang dikenal sebagai Danantara Indonesia, berkomitmen kuat dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatra. Melalui inisiatif strategis, Danantara akan membangun 500 unit hunian sementara (huntara) yang sangat dibutuhkan oleh para korban bencana, termasuk di Provinsi Aceh. Ratusan unit huntara ini ditargetkan siap huni pada awal 2026, memberikan harapan baru bagi masyarakat terdampak.
Dalam menjalankan misinya, Danantara tidak bergerak sendiri. Bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mereka kini tengah mempercepat berbagai upaya pemulihan. Fokus utama adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, mulai dari penyediaan hunian sementara hingga layanan dasar esensial. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan stabilitas bagi masyarakat selama masa transisi, khususnya di wilayah Aceh Tamiang.
Komitmen ini selaras dengan visi besar pemerintah. Melalui akun media sosial resminya @danantara.indonesia, pada Sabtu (27/12) disebutkan, “Upaya ini selaras dengan misi pemerintah untuk membangun 15.000 hunian sementara di Aceh dan Sumatra, dengan 500 unit ditargetkan rampung hingga akhir Desember dan siap dihuni awal 2026.” Pernyataan ini menegaskan peran vital Danantara sebagai bagian integral dari program pemulihan nasional.
Pembangunan 500 unit hunian sementara (huntara) ini merupakan hasil kolaborasi multisektoral. Lokasinya berada di atas lahan milik PTPN III, dengan dukungan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI. Sementara itu, pengerjaan di lapangan dipercayakan kepada tujuh BUMN Karya yang memiliki rekam jejak mumpuni di bidang konstruksi.
Dalam kesempatan peninjauan langsung di salah satu wilayah terdampak di Aceh Tamiang, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menegaskan kembali prioritas lembaganya. Melalui unggahan di akun media sosial Danantara, Dony menyatakan bahwa pembangunan huntara menjadi salah satu fokus utama dalam respons bencana ini.
Dony Oskaria menambahkan bahwa peran Danantara dan BUMN tidak hanya terbatas pada pembangunan hunian. Mereka juga akan bahu-membahu dalam penyediaan fasilitas umum krusial seperti puskesmas dan rumah sakit. Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti makanan, air bersih, dan pakaian bagi para korban bencana juga menjadi perhatian utama. “Selain huntara, kami juga fokus dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lain,” pungkas Dony, menggarisbawahi pendekatan holistik yang diterapkan.
Pemerintah Kebut Pembangunan Hunian Sementara di Aceh, Sumut dan Sumbar
Sebelumnya, pemerintah pusat telah memastikan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Inisiatif ini menandai komitmen serius pemerintah untuk menanggapi krisis kemanusiaan.
Langkah percepatan ini krusial agar masyarakat tidak berlama-lama berada di pengungsian dan segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Saat ini, pembangunan fisik sedang berlangsung secara masif di berbagai titik, dengan target penyelesaian sebelum memasuki awal 2026, memastikan ketersediaan hunian dalam waktu yang mendesak.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa seluruh unsur, mulai dari BNPB, TNI, Polri, hingga Satgas Pembangunan, sedang menerapkan pola kerja nonstop. Hal ini dilakukan demi mengejar tenggat waktu yang ketat dan memastikan korban bencana segera tertangani.
“Kami berupaya melakukan percepatan dengan proses pembangunan selama 24 jam. Harapannya, saudara-saudara kita di pengungsian bisa segera menempati Huntara. Begitu pemerintah daerah menetapkan lokasi dan jumlahnya, Satgas akan bekerja siang malam tanpa terhalang cuaca,” ujar Abdul Muhari melalui keterangan resmi pada Rabu (24/12), menunjukkan dedikasi penuh dalam penanganan bencana.
Sebagai proyek percontohan, salah satu pembangunan huntara yang menjadi acuan berada di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Di lokasi ini, sebanyak 117 unit Huntara ditargetkan rampung paling lambat 2 Januari mendatang, menjadi model efisiensi dan kecepatan.
Keberhasilan di wilayah Agam ini diproyeksikan menjadi standar pembangunan bagi daerah lain di Sumatra yang juga terdampak bencana. Sementara itu, di Provinsi Aceh sendiri, terdapat 10 kabupaten/kota yang telah mengusulkan pembangunan hunian sementara, mencakup Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Pidie Jaya.
Selama proses menunggu pembangunan selesai, warga juga akan diberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga, meringankan beban ekonomi mereka. Hingga kini, perkembangan di lapangan menunjukkan progres positif, seperti di Kabupaten Bireuen yang sudah memasuki tahap penentuan lokasi di 18 desa, menandakan kemajuan signifikan.
Di saat yang bersamaan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga terus bergerak cepat, tengah melakukan pembersihan lahan sekaligus menentukan koordinat hunian. Langkah-langkah ini menunjukkan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pemulihan bencana.