Lembaga pemeringkat global terkemuka, Fitch Ratings, secara resmi menempatkan peringkat BBB untuk rencana penerbitan surat utang atau obligasi luar negeri Pemerintah Indonesia. Penerbitan instrumen dalam denominasi mata uang euro dan yuan (offshore) ini merupakan langkah signifikan. Pengumuman yang dirilis pada Selasa (24/2) lalu ini menegaskan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan negara di pasar modal global pada tahun 2026, memperkuat posisi fiskal di kancah internasional.
Peringkat BBB yang diberikan pada instrumen utang baru ini sejalan dengan Peringkat Gagal Bayar Penerbit Mata Uang Asing Jangka Panjang (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) Indonesia. Peringkat IDR tersebut terakhir kali diumumkan Fitch hampir setahun yang lalu. Penyelarasan ini secara jelas menunjukkan keyakinan Fitch terhadap prospek surat utang dalam mata uang asing, menegaskan bahwa instrumen tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan setara dengan kualitas kredit nasional yang telah dikonfirmasi sebelumnya.
Dalam laporan resminya, Fitch dengan tegas menekankan bahwa peringkat instrumen obligasi ini merupakan cerminan langsung dari profil risiko negara secara keseluruhan. Hal ini sekaligus menggarisbawahi konsistensi dalam penilaian terhadap kredibilitas fiskal Indonesia yang solid di mata investor global. Kualitas kredit negara menjadi fondasi utama bagi kepercayaan pasar terhadap instrumen utang yang diterbitkan.
“Peringkat obligasi ini sejalan dengan IDR mata uang asing jangka panjang Indonesia, yang telah kami afirmasi sebelumnya pada 11 Maret 2025,” tulis Fitch dalam rilis resminya yang dipantau di Jakarta, Selasa (24/2). Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa penerbitan obligasi ini konsisten dengan posisi kredit Indonesia yang telah stabil dan teruji.
Lebih lanjut, Fitch turut menyoroti indikator Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai elemen krusial dalam proses penilaian ini, khususnya pada aspek tata kelola. Indonesia tercatat memiliki skor relevansi ESG sebesar 5 poin untuk stabilitas politik dan penegakan hukum. Skor ini mencerminkan sejarah transisi politik yang damai dan stabil, meskipun tetap memberikan catatan terhadap kapasitas institusional yang masih terus berkembang dan diperkuat.
Meski demikian, lembaga pemeringkat tersebut juga memberikan peringatan mengenai beberapa faktor yang berpotensi memicu penurunan peringkat Indonesia di masa depan (downgrade). Kedisiplinan anggaran menjadi perhatian utama. Fitch menekankan bahwa lonjakan beban utang yang tidak terkendali atau defisit fiskal yang membengkak secara material dapat memberikan tekanan negatif signifikan bagi peringkat Indonesia di pasar global, menguji ketahanan fiskal negara.
Di sisi lain, Fitch membuka peluang untuk kenaikan peringkat (upgrade) jika pemerintah berhasil memperkuat rasio pendapatan negara secara berkelanjutan. Peningkatan ini dapat dicapai melalui perbaikan kepatuhan pajak yang efektif dan peningkatan basis pendapatan. “Peningkatan nyata pada rasio pendapatan pemerintah yang lebih dekat dengan level negara sebayanya di kategori BBB akan memperkuat fleksibilitas keuangan publik,” tambah Fitch dalam analisisnya, memberikan peta jalan bagi perbaikan lebih lanjut.
Sebagai penutup, Fitch menegaskan bahwa prospek stabil pada peringkat ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia dalam memitigasi kerentanan eksternal. Penguatan cadangan devisa menjadi sangat penting, bersamaan dengan pengurangan ketergantungan pada volatilitas harga komoditas. Langkah-langkah ini menjadi syarat utama bagi Indonesia jika ingin meraih peningkatan status kredit ke level yang lebih tinggi di masa depan, memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.