Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan signifikan di awal perdagangan hari ini, Jumat (6/2), bahkan sempat terjungkal hingga 2,29% mencapai level 7.918. Penurunan drastis ini tak terlepas dari pengumuman penting yang datang dari lembaga pemeringkat kredit global, Moody’s Ratings, yang baru saja mengubah outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.
Pada sesi perdagangan yang menantang ini, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 1,87 miliar dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,01 triliun, serta kapitalisasi pasar sebesar Rp 14.311 triliun. Dampak sentimen negatif dari Moody’s meluas ke seluruh pasar, dengan indeks bergengsi LQ45 ikut anjlok sebesar 2,02%.
Pelemahan juga merata di seluruh sektor industri yang terdaftar di bursa. Sektor teknologi memimpin penurunan dengan tergelincir 3,77%, diikuti oleh sektor energi yang melemah 2,56%, dan infrastruktur turun 2,72%. Selain itu, sektor bahan baku merosot 3,02%, transportasi 1,61%, dan kesehatan 0,66%. Tak luput, sektor industri juga mengalami koreksi sebesar 2,06%, finansial 1,10%, konsumer siklikal 2,90%, properti 1,44%, dan nonsiklikal turun 1,13%.
Keputusan Moody’s Ratings, yang diumumkan pada Kamis (5/2) kemarin, meskipun mempertahankan peringkat kredit jangka panjang mata uang lokal dan asing Indonesia di level Baa2, perubahan outlook menjadi negatif ini mengirim sinyal kewaspadaan bagi investor. Perubahan prospek ini menunjukkan potensi risiko yang meningkat terhadap profil kredit negara dalam jangka menengah.
Moody’s menjelaskan bahwa perubahan outlook ini didorong oleh menurunnya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan pemerintah. Situasi ini, menurut Moody’s, berisiko melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Jika tren ini berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menjadi penopang utama stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dikhawatirkan dapat terkikis.
Meski demikian, Moody’s menegaskan bahwa penegasan peringkat Baa2 bagi Indonesia tetap mencerminkan ketahanan fundamental ekonomi negara. Hal ini didukung oleh kekuatan struktural yang solid, seperti kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan bonus demografi yang menjanjikan. Kekuatan intrinsik ini menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi tekanan eksternal.
Lembaga pemeringkat tersebut juga menambahkan, “Terlepas dari munculnya risiko, penegasan (peringkat Baa2 untuk Indonesia) tersebut juga didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi.” Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dan bank sentral dalam menjaga keseimbangan ekonomi.
Dalam setahun terakhir, Moody’s mencatat adanya peningkatan volatilitas di pasar saham dan nilai tukar. Kondisi ini dipicu, antara lain, oleh komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif serta melemahnya konsistensi dalam proses pengambilan kebijakan. Observasi ini sejalan dengan penurunan skor Indonesia pada indikator efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi dalam Worldwide Governance Indicators, menyoroti area yang memerlukan perhatian lebih.
Dari sisi fiskal, fokus pemerintah pada belanja publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai berpotensi meningkatkan risiko, terutama mengingat basis penerimaan negara yang masih relatif lemah. Moody’s secara spesifik menyoroti ekspansi program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai faktor yang perlu dicermati.
Sejauh ini, program-program unggulan yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut dibiayai melalui realokasi dan pemangkasan belanja kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur. Ekspansi lanjutan dari program-program ini, menurut analisis Moody’s, dapat menekan fleksibilitas anggaran negara dan berpotensi menimbulkan tekanan fiskal di masa mendatang.
Ke depan, Moody’s menyatakan akan terus memantau dengan cermat perkembangan efektivitas dan kredibilitas kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Selain itu, mereka akan mengawasi kinerja Danantara serta berbagai indikator utama seperti arus investasi asing, volatilitas nilai tukar dan suku bunga, laju pertumbuhan ekonomi, serta tingkat inflasi untuk mengevaluasi prospek peringkat utang Indonesia.