Indonesia dan negara-negara pemilik gambut tropis, seperti Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo, kembali meneguhkan semangat Brazzaville Declaration 2018 di COP30. Deklarasi tersebut menempatkan perlindungan gambut tropis sebagai prioritas global.
Dalam kepemimpinannya, Indonesia mendorong percepatan operasional International Tropical Peatland Centre (ITPC) sebagai pusat aksi global untuk gambut. ITPC berperan untuk aksi perlindungan, konservasi, dan restorasi gambut tropis.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, penguatan ITPC adalah cara menghubungkan sains, kebijakan, dan pembiayaan dalam menjaga gambut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Gambut adalah gudang karbon alam yang sangat kuat. Melindunginya bukan hanya tanggung jawab ekologis, tetapi juga kewajiban moral yang menuntut tindakan segera, kebersamaan, dan pandangan jauh ke depan,” kata Hanif, di Paviliun Indonesia di COP30, Brasil, Selasa (18/11).
Baca juga:
- Lebih dari 80 Negara Gabung Seruan Hapus Bahan Bakar Fosil di COP30
- COP30 Resmikan Aliansi Implementasi NAP untuk Percepat Adaptasi Iklim
- Indonesia Resmi Rilis Peta Jalan dan Panduan Aksi Karbon Biru di COP30
Kata Hanif, sebagai salah satu negara dengan ekosistem gambut tropis terluas di dunia, Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam perlindungan gambut. Ini termasuk restorasi hidrologis, rehabilitasi, rewetting, dan replanting.
Indonesia juga telah mengoperasikan Sekretariat Interim ITPC di Jakarta dan menyelesaikan dokumen dasar lembaga, seperti Establishment Agreement, Host Country Agreement, dan Rules of Procedure. Selain itu, berbagai kemitraan strategis telah dibangun dengan sejumlah lembaga naungan PBB untuk memperkuat kesiapan teknis dan pendanaan ITPC. Beberapa hal itu jadi langkah utama untuk mempercepat operasionalisasi ITPC.
Bertemu dengan Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo
Di COP30, Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo untuk memastikan keselarasan langkah negara pendiri ITPC. Tujuan lainnya, sekaligus mengundang lebih banyak negara pemilik gambut untuk bergabung dalam platform ini.
Menteri Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, dan Ekonomi Iklim Baru Republik Demokratik Kongo, Marie Nyange Ndambo, menegaskan pentingnya kolaborasi global.
“Bagi negara-negara seperti kami yang memiliki bentang gambut dan hutan yang luas, tanggung jawab untuk bersatu dan melindungi lanskap berharga ini berada di tangan kita, demi kepentingan rakyat kita dan dunia,” katanya.