Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, baru saja melaporkan kondisi nilai tukar rupiah yang saat ini berada dalam posisi tertekan atau undervalued kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Jakarta, Selasa (5/5), Perry memaparkan tujuh strategi komprehensif untuk menstabilkan mata uang nasional, termasuk rencana pembatasan pembelian Dolar AS maksimal USD 25.000 per bulan.
Hingga sore hari, rupiah tercatat melemah 30 poin atau sekitar 0,17 persen, menempatkannya di level Rp 17.423 per Dolar AS. Menurut Perry, pelemahan ini dipicu oleh tekanan jangka pendek akibat kombinasi faktor global dan pola musiman yang memang kerap terjadi pada kuartal kedua tahun ini.
Meskipun sedang tertekan, Perry menegaskan optimisme BI terhadap prospek rupiah ke depan. “Nilai tukar saat ini memang undervalued, namun kami meyakini ke depan akan stabil dan kembali menguat,” ujarnya. Keyakinan tersebut didasari oleh fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih sangat tangguh, didukung oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen, inflasi yang terkendali, pertumbuhan kredit yang ekspansif, serta cadangan devisa yang kuat.
Perry tidak menampik adanya tantangan eksternal yang cukup signifikan, seperti lonjakan harga minyak global, tingginya suku bunga Amerika Serikat dengan imbal hasil US Treasury 10 tahun di level 4,47 persen, serta penguatan Dolar AS secara luas. Selain itu, faktor musiman seperti kebutuhan korporasi untuk pembayaran dividen, pelunasan utang luar negeri, hingga kebutuhan valas bagi jemaah haji pada periode April hingga Juni turut memperburuk tekanan permintaan terhadap Dolar AS.
Tujuh Strategi BI Jaga Rupiah
Untuk merespons kondisi tersebut, Perry mengungkapkan tujuh langkah strategis yang telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo demi menjaga stabilitas rupiah:
Pertama, BI berkomitmen melanjutkan intervensi di pasar valuta asing, baik domestik maupun luar negeri. Intervensi dilakukan melalui instrumen spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta offshore NDF di pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York dengan cadangan devisa yang dipastikan lebih dari cukup.
Kedua, BI memperkuat aliran masuk modal asing melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna mengompensasi outflow dari pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Ketiga, BI melanjutkan pembelian SBN di pasar sekunder yang hingga saat ini telah mencapai Rp 123,1 triliun secara year-to-date. Keempat, memastikan likuiditas perbankan tetap longgar dengan pertumbuhan uang primer yang mencapai 14,1 persen.
Kelima, BI memperketat aturan pembelian valuta asing tanpa underlying. Batas pembelian yang sebelumnya USD 100.000 diturunkan menjadi USD 50.000, dan akan kembali ditekan menjadi maksimal USD 25.000 per orang per bulan. “Pembelian dolar di atas USD 25.000 wajib menyertakan underlying,” tegas Perry. BI juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal, termasuk pengembangan pasar yuan-rupiah untuk menekan ketergantungan pada Dolar AS.
Keenam, memperkuat intervensi di pasar offshore NDF dengan melibatkan bank-bank domestik untuk meningkatkan pasokan likuiditas. Ketujuh, meningkatkan sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan intensif terhadap korporasi dan perbankan yang memiliki aktivitas pembelian dolar dalam jumlah besar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya diversifikasi pembiayaan pemerintah. Salah satu langkah konkretnya adalah penerbitan obligasi dalam mata uang selain Dolar AS dan rupiah. “Dalam waktu dekat, kita akan masuk ke Panda Bond di Cina dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif,” jelasnya.
Purbaya juga menyampaikan pesan optimisme dari Presiden Prabowo terkait kondisi fiskal Indonesia. “Presiden berpesan agar saya sampaikan bahwa kondisi keuangan kita cukup. Duit negara banyak, jadi masyarakat tidak perlu takut atau khawatir dengan prospek ekonomi kita,” pungkasnya.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang saat ini berada dalam posisi undervalued dengan membatasi pembelian Dolar AS maksimal USD 25.000 per bulan bagi individu tanpa underlying. Kebijakan ini merupakan bagian dari tujuh strategi komprehensif yang telah disetujui Presiden Prabowo, yang juga mencakup intervensi di pasar valuta asing dan penguatan aliran modal asing melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini diambil untuk meredam tekanan jangka pendek yang dipicu oleh faktor global serta kebutuhan musiman korporasi.
Meskipun rupiah sempat melemah, BI tetap optimis terhadap prospek ekonomi nasional karena didukung oleh fundamental yang tangguh, termasuk inflasi terkendali dan cadangan devisa yang kuat. Pemerintah juga melakukan diversifikasi pembiayaan, salah satunya melalui rencana penerbitan obligasi dalam mata uang asing lainnya. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang karena kondisi keuangan negara dinilai mencukupi untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.