Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan komitmen Indonesia dalam partisipasinya di Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), dengan fokus tunggal untuk membantu warga Gaza, Palestina. Penekanan ini disampaikan demi memastikan bahwa dinamika terkait iuran keanggotaan tidak mengalihkan perhatian dari misi kemanusiaan yang lebih besar.
Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (27/2) lalu, menekankan pentingnya menjaga fokus. “Jangan sampai dinamika administrasi menghambat mandat Board of Peace. Jangan sampai menghambat fokus kita (Indonesia) untuk melindungi warga sipil dan melakukan berbagai upaya rekonstruksi serta membantu saudara kita di Gaza,” tegas Yvonne, menanggapi pertanyaan seputar isu iuran Dewan Perdamaian, khususnya keputusan Israel untuk tidak membayar kontribusi keanggotaan organisasi yang dibentuk oleh Donald Trump tersebut.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono telah menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak bergantung pada pembayaran iuran. Yvonne menambahkan, “Tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota Board of Peace dengan kita harus membayar kontribusi dana.” Pernyataan ini memperjelas posisi Indonesia yang memandang keanggotaan sebagai peluang kontribusi nyata, bukan transaksi finansial.
Saat ini, prioritas utama Indonesia adalah memastikan kontribusi nasional di Dewan Perdamaian dapat berjalan efektif sesuai mandat organisasi dan mencapai tujuan bersama bagi pemulihan Jalur Gaza. Salah satu bentuk kontribusi signifikan yang telah disiapkan adalah pengiriman pasukan. Yvonne menyebutkan, “Saat ini kontribusi dan fokus Indonesia juga ada pada pengiriman pasukan kita ke ISF,” merujuk pada International Stabilization Force (ISF), di mana personel Indonesia akan turut serta saat diterjunkan ke Gaza.
Menlu Sugiono, saat kunjungannya ke Washington DC pada pekan lalu (20/2), mengonfirmasi bahwa Indonesia telah menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian, meskipun tidak menyetor iuran sebesar US$1 miliar. Beliau menegaskan bahwa kontribusi finansial ini bukan merupakan iuran wajib atau syarat untuk status keanggotaan tetap. Sebagai gantinya, Indonesia memilih partisipasi melalui aksi nyata dengan menyiapkan sekitar 8.000 personel sebagai pasukan penjaga perdamaian untuk mendukung misi yang disepakati dalam forum tersebut, menunjukkan komitmen kuat terhadap perdamaian dan kemanusiaan.