Komdigi Buka Suara soal Viral Dugaan Starlink Gratis Dipungut Rp 20 Ribu per Jam

Kabar mengejutkan mengenai dugaan pungutan biaya untuk layanan internet Starlink di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendadak viral di media sosial. Layanan yang seharusnya gratis tersebut, disebut-sebut dikenakan tarif hingga Rp 20 ribu per jam. Menanggapi isu sensitif ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) segera memberikan klarifikasi.

Isu ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun X @narraesya pada Senin (1/12). Akun tersebut mengisahkan pengalaman temannya di Langsa, Aceh, yang dimintai biaya Rp 20 ribu per jam oleh oknum tertentu saat ingin mengakses layanan internet Starlink. Unggahan @narraesya bahkan turut menandai akun Elon Musk, pemilik SpaceX, perusahaan penyedia Starlink, guna menarik perhatian terhadap praktik yang tidak semestinya ini.

Respons publik terhadap unggahan ini sangat besar, terbukti dari lebih dari 1,6 juta tampilan dan 9,6 ribu kali dibagikan hingga Rabu (3/12). Tak hanya itu, laporan serupa juga datang dari sumber lain di Langsa, Aceh, yang enggan disebutkan namanya. Sumber tersebut menuturkan bahwa oknum di sebuah warung kopi pribadi mematok biaya Rp 10 ribu per ponsel untuk akses internet Starlink, seperti dilaporkan oleh Katadata.co.id pada tanggal yang sama.

Upaya konfirmasi terkait kabar ini telah beberapa kali dilakukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh. Namun, kedua instansi tersebut memilih untuk tidak memberikan komentar mengenai masalah ini.

Menyikapi keresahan yang meluas, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara tegas menyatakan bahwa layanan Starlink yang disalurkan sebagai bantuan pemerintah bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah gratis, tanpa pungutan biaya apa pun kepada masyarakat.

Sebagai wujud komitmen, Komdigi telah mendistribusikan 32 unit perangkat Starlink. Perangkat ini bertujuan untuk mendukung pemulihan layanan komunikasi di area yang infrastruktur telekomunikasinya rusak parah akibat bencana. Perangkat Starlink tersebut disalurkan sebagai hibah kepada BPBD Sumatera Barat dan dipastikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas tanpa dipungut biaya.

M. Helmi, Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, turut menegaskan kembali bahwa tidak ada satu pun pungutan yang diperbolehkan untuk penggunaan Starlink oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dalam konferensi pers di Media Center Penanggulangan Bencana Sumatera Barat pada Rabu (3/12), Helmi menjelaskan, “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana.” Ia menambahkan, “Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial.”

Helmi juga menyampaikan bahwa alokasi perangkat Starlink dilakukan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan di lapangan serta permintaan langsung dari wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Untuk diketahui, setiap unit Starlink memiliki jangkauan sinyal yang impresif, mencapai 500 meter hingga satu kilometer, dan mampu mengakomodasi hingga 60 pengguna secara simultan. Kapasitas ini bahkan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan dukungan penambahan perangkat hotspot lain.

Dengan kemampuan menghasilkan kecepatan internet hingga 300 Mbps, perangkat Starlink terbukti sangat efektif sebagai solusi jaringan komunikasi darurat, terutama di wilayah yang mengalami kerusakan atau kelumpuhan infrastruktur telekomunikasi.

Menurut Helmi, peran Starlink sangat vital sebagai jaringan pengganti sementara (backup). Ini berfungsi saat Base Transceiver Station (BTS) mengalami gangguan fatal, seperti padamnya listrik, terputusnya transmisi, atau kerusakan fisik pada infrastruktur.

Selain itu, Starlink juga berperan krusial dalam membuka akses komunikasi di daerah-daerah blankspot, yang pada gilirannya mempercepat pemulihan jaringan. Helmi menegaskan bahwa “akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terkena dampak.”

Di sisi lain, Starlink sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan internet gratis bagi seluruh pelanggan, baik baru maupun lama, yang berdomisili di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diumumkan melalui akun resmi @Starlink di X pada Sabtu (29/11) dengan pernyataan, “Bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia, Starlink menyediakan layanan gratis untuk pelanggan baru dan lama hingga akhir Desember.”

Dalam penjelasan yang lebih rinci, Starlink memaparkan kategori penerima layanan gratis sebagai berikut:

• Bagi pelanggan aktif, fasilitas internet gratis akan otomatis didapatkan hingga 31 Desember 2025.
• Pelanggan yang sempat menangguhkan atau menjeda layanannya dapat mengaktifkan kembali dan menggunakan layanan tanpa biaya.
• Untuk pelanggan baru di wilayah terdampak, cukup membuat tiket dukungan dengan mencantumkan keterangan “Indonesia Flood Support” untuk mendapatkan akses layanan gratis.

Selain dukungan langsung, Starlink juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam upaya merelokasi terminal dan memulihkan konektivitas internet di berbagai daerah bencana.