PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) memberikan tanggapan resmi setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa Meikarta akan menjadi salah satu lokasi pengembangan rumah susun atau rusun subsidi oleh pemerintah.
Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang, Peter Adrian, menegaskan dukungan penuh perseroan terhadap upaya Kementerian PKP dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan. Lippo Cikarang saat ini tengah mengkaji lebih lanjut rencana strategis tersebut, sembari memastikan bahwa setiap bentuk penyediaan maupun kerja sama akan dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
Dalam kesempatan terpisah, Peter Adrian juga mengklarifikasi bahwa hingga kini tidak terdapat aset proyek Meikarta yang pernah atau sedang menjadi barang bukti maupun objek sitaan. Ia menambahkan, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta dinilai sangat sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah yang berkelanjutan. “Sepanjang pengetahuan perseroan hingga saat ini, tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut,” ungkap Peter dalam keterbukaan informasi BEI pada Rabu (21/1).
Sebagai informasi tambahan, Kementerian PKP sendiri telah mengungkapkan bahwa rusun subsidi yang akan dikembangkan di perkotaan nantinya akan hadir dengan dua konsep utama: rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).
Bantah Meikarta Proyek Mangkrak
Keputusan pemerintah untuk melibatkan Meikarta dalam program rusun subsidi ini secara tidak langsung kembali mengangkat perbincangan lama mengenai reputasi dan status proyek tersebut. Mengingatkan kembali, pada tahun 2025 lalu, CEO Lippo Group James Riady dengan tegas membantah anggapan bahwa Meikarta merupakan proyek mangkrak.
Kala itu, James Riady meninjau langsung proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait pada Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa Lippo Group masuk untuk mengambil alih dan menyelesaikan proyek yang awalnya dimulai oleh kontraktor asing asal Cina, yang kemudian mangkir dari komitmen di awal.
James kembali menegaskan bahwa Meikarta bukanlah proyek yang terbengkalai, melainkan ditinggalkan oleh investor asing yang dulu menginisiasi pembangunan. “Faktanya, apa yang terjadi bagian dari proyek ini, sesungguhnya dimulai dikelola dan dikerjakan oleh pihak luar negeri,” ujarnya, menjelaskan kronologi keterlibatan pihak asing.
Dalam komitmennya, James Riady menyatakan akan menuntaskan seluruh permasalahan yang ada dan menargetkan penyerahan 19.000 unit yang telah terjual pada tahun ini. “Ini bukan proyek yang mangkrak. Ini adalah proyek yang besar, meliputi total 5 ribu hektare,” kata James, menekankan skala dan potensi Meikarta.
Ia juga mengakui adanya kemunduran dalam penyelesaian proyek hingga tiga tahun. Namun, Meikarta telah bersepakat dengan 20.000 konsumen yang telah membeli unit, memastikan bahwa tidak ada pihak yang akan dirugikan akibat penundaan tersebut.
James Riady menjamin bahwa unit apartemen yang telah dibeli konsumen Meikarta bukanlah “uang hilang”. Meskipun demikian, proses penggantian uang melalui skema titip-jual memerlukan waktu sekitar dua bulan. Ia menambahkan, “Proses ini sudah difasilitasi secara terbuka dan diketahui publik, dan selama belum diselesaikan serta terjual, kami tidak akan mengembangkan apartemen baru, melainkan fokus pada penyelesaian yang ada.”