Kejagung Lelang 10 Kendaraan Mewah Doni Salmanan, Laku Rp 9,8 Miliar
Tim Kejagung RI telah sukses melakukan lelang kendaraan milik terpidana Doni Salmanan, menghasilkan lebih dari Rp9,8 miliar yang akan disetor ke kas negara.
Dana Rp 4,1 Triliun Mengendap di Jabar? KDM Buka Suara!
KDM mengaku telah mendatangi Bank Indonesia dan mendapat penjelasan bahwa tidak ada dana yang mengendap sebesar Rp 4,1 triliun di deposito.
Chengdong Kembali Jual Saham BUMI, Investor Perlu Tahu!
Chengdong melanjutkan aksi jual saham BUMI sehingga total kepemilikannya di bawah 9%.
BI: Laporan Data Simpanan Pemda di Bank Terverifikasi dan Resmi
Jakarta, IDN Times – Data simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan yang disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui data Bank Indonesia (BI) terdapat perbedaan dengan Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data Kemendagri menunjukkan, dana pemda di perbankan berdasarkan data kas rekening daerah sebesar Rp215 triliun. Sementara d…
BI Rate Tetap: Strategi Bank Indonesia Jaga Stabilitas Ekonomi?
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 4,75 persen usai menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG).
Etika AI: Mendikbudristek Siapkan Kurikulum Baru di Sekolah
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menanggapi kasus rekayasa AI di SMAN 11 Semarang, menekankan pentingnya etika dalam penggunaan AI dalam kurikulum baru.
BI Rate Statis: Apindo Desak Kredit Lebih Mudah!
BI rate tetap sebesar 4,75% berdasarkan hasil RDG Bank Indonesia.
Bahasa Inggris Jadi Pelajaran Wajib Mulai Kelas 3 SD pada 2027
Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib untuk kelas 3 SD mulai tahun ajaran 2027, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Mulai 2026, Anak TK Bisa Dapat Beasiswa Program Indonesia Pintar
Mulai 2026, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) akan diperluas ke jenjang Taman Kanak-kanak untuk mendukung Wajib Belajar 13 Tahun.
Jet Pribadi KPU: DPR Panggil Komisioner, Ada Apa?
Komisioner KPU terlibat dalam penggunaan jet pribadi untuk non-logistik selama Pemilu 2024, mengakibatkan DKPP menjatuhkan sanksi dan pemanggilan oleh DPR untuk penjelasan lebih lanjut.