Dalam upaya masif untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing, pemerintah Republik Indonesia telah mengalokasikan anggaran signifikan demi meluncurkan Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026. Inisiatif strategis ini dirancang untuk menyasar 70.000 lulusan SMA dan SMK di seluruh negeri, menawarkan kesempatan emas untuk meningkatkan keterampilan kerja secara gratis. Program komprehensif ini menjadi jembatan penting bagi para lulusan muda untuk memasuki dunia kerja dengan bekal yang solid dan relevan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa program ambisius ini dirumuskan bukan hanya untuk memperkaya kompetensi teknis, melainkan juga untuk mengasah produktivitas, disiplin, sikap profesional, dan etos kerja yang tinggi pada para lulusan SMA sederajat tersebut. Airlangga menekankan bahwa pengembangan ini esensial untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan pasar kerja yang dinamis.
“Pemerintah menginisiasi program ini baik untuk level hard skill maupun soft skill, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan SDM unggul emas di tahun 2045 nanti,” tegas Airlangga dalam kesempatan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jakarta beberapa waktu lalu. Beliau menambahkan bahwa investasi dalam kedua jenis keterampilan ini krusial untuk menghadapi tantangan masa depan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Seluruh rangkaian pelatihan vokasi nasional ini, sebagaimana dijelaskan oleh Airlangga, sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, sehingga tidak ada pungutan biaya sepeser pun kepada peserta. Alokasi anggaran ini mencakup biaya pelatihan, proses sertifikasi kompetensi, dan penyediaan beragam fasilitas pendukung yang memadai, memastikan kualitas dan aksesibilitas program.
Baca juga:
- Perkuat Sistem Vokasi, 500 Ribu Pekerja Terampil Akan Dikirim ke Pasar Global
Lebih dari sekadar pelatihan gratis, pemerintah juga berkomitmen untuk menanggung berbagai manfaat penting bagi para peserta. Manfaat tersebut meliputi bantuan transportasi berupa uang saku sebesar Rp 20.000 per hari, perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), serta penyediaan asrama khusus bagi peserta yang berasal dari luar daerah untuk jenis pelatihan tertentu. Fasilitas ini dirancang untuk memastikan kenyamanan dan fokus peserta selama mengikuti program.
“Pelatihan ini akan dilaksanakan di 33 unit pelaksana teknis balai pelatihan di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan menawarkan fleksibilitas melalui berbagai skema, mulai dari luring (tatap muka), daring (online), hingga hybrid,” jelas Airlangga, memastikan jangkauan dan aksesibilitas program yang luas. Skema beragam ini memungkinkan lebih banyak lulusan SMA dan SMK untuk berpartisipasi sesuai kondisi mereka.
Melengkapi pernyataan Airlangga, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut menyampaikan bahwa alokasi dana APBN yang disiapkan memang mencakup seluruh aspek, mulai dari pelaksanaan pelatihan hingga pemberian uang saku bagi peserta. Yassierli menjelaskan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap dalam tiga gelombang utama, dengan masing-masing gelombang awal menampung kuota 20.000 peserta. Ini menunjukkan perencanaan yang matang untuk distribusi program.
“Kita sudah memiliki anggaran dari APBN yang dialokasikan untuk 70.000 orang peserta. Gelombang pertama akan menjadi evaluasi krusial bagi kami, dan jika antusiasme masyarakat sangat tinggi, kami sangat berharap jumlah kuota peserta bisa ditambah di masa mendatang,” tutur Yassierli, menunjukkan fleksibilitas dan optimisme terhadap keberhasilan program ini.
Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 secara spesifik menargetkan lulusan SMA/SMK yang telah menyelesaikan pendidikan dalam tiga tahun terakhir. Bidang pelatihan yang ditawarkan sangat beragam dan relevan dengan kebutuhan industri, mencakup sektor-sektor strategis seperti teknologi informasi, bisnis, pariwisata, manufaktur, otomotif, hingga pertanian dan konstruksi. Fleksibilitas ini memastikan peserta dapat memilih jalur yang paling sesuai dengan minat dan potensi pasar kerja mereka.
Dengan penggunaan anggaran negara yang strategis ini, pemerintah sangat berharap dapat mempercepat proses upskilling (peningkatan keterampilan) dan reskilling (pelatihan ulang keterampilan) bagi tenaga kerja muda. Pada akhirnya, inisiatif ini diharapkan mampu secara signifikan menekan kesenjangan yang ada antara output pendidikan dan tuntutan kebutuhan industri, menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih harmonis dan produktif bagi masa depan Indonesia.