Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa penandatanganan kesepakatan tarif impor resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat mengalami penundaan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan mundurnya jadwal penting ini adalah pembentukan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace.
Airlangga menjelaskan bahwa proses negosiasi mengenai kesepakatan tarif impor resiprokal dengan AS sebetulnya telah sepenuhnya rampung. Namun, seremoni penandatanganannya memerlukan penyesuaian jadwal antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. “Sudah selesai sebetulnya, hanya perlu fine tuning di legal drafting,” terang Airlangga di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2).
Meski substansi kesepakatan sudah final, Airlangga belum dapat membeberkan detail persentase tarif impor yang berhasil diperoleh Indonesia dari Amerika Serikat. Ia menyatakan, “Kami masih ada Non-Disclosure Agreement (NDA). Baru akan di-disclose sesudah ditandatangani.” Hal ini menunjukkan pentingnya kerahasiaan informasi sebelum kesepakatan dagang diresmikan secara publik.
Penandatanganan kesepakatan dagang yang krusial ini memang telah beberapa kali mundur dari rencana semula, yang awalnya dijadwalkan pada akhir Januari lalu bergeser ke Februari. Airlangga menambahkan, mundurnya jadwal ini disebabkan oleh berbagai dinamika global, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. “Ini menggeser berbagai kegiatan,” ujarnya, menyoroti kompleksitas situasi internasional yang turut memengaruhi agenda bilateral.
Penting untuk digarisbawahi, Airlangga memastikan bahwa keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza sama sekali tidak berkaitan dengan substansi ataupun proses perjanjian tarif dagang antara kedua negara. Pernyataan ini bertujuan untuk memperjelas bahwa dua isu strategis tersebut berjalan secara independen.