Sebelum gelombang sinema Korea Selatan merambah berbagai belahan dunia, industri film di negara ini pada era 1990-an justru didominasi oleh impor film Hollywood. Sebuah catatan penting berjudul The K-Movie Phenomenon: A Global Rise Amidst Domestic Crisis, yang didiskusikan oleh Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada awal Desember 2025, mengungkapkan bahwa pangsa pasar film lokal Korea hanya mencapai 15,9% pada tahun 1993. Angka ini sejalan dengan jumlah penonton tahunan yang kala itu berada di bawah 50 juta orang.
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Korea dan pihak swasta berkolaborasi untuk merumuskan berbagai strategi. Pendekatan yang diambil meliputi penerapan sistem kuota layar, injeksi modal swasta dalam skala besar, hingga pembentukan ekosistem kreatif yang menempatkan sutradara sebagai poros utamanya. Langkah-langkah ini menjadi fondasi awal kebangkitan perfilman Korea Selatan.
Seiring dengan upaya tersebut, Undang-Undang Promosi Film direvisi pada tahun 1996, menetapkan kewajiban pemutaran film Korea selama 146 hari per tahun. Regulasi ini kemudian disesuaikan menjadi 73 hari pada tahun 2006 setelah serangkaian negosiasi dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Korea dan Amerika Serikat.
“Penerapan kuota ini secara signifikan meruntuhkan hambatan masuk pasar dan menghadirkan kesempatan pemutaran yang stabil bagi para kreator domestik,” demikian kutipan dari catatan studi tersebut. Akibatnya, penurunan risiko investasi ini mendorong konglomerat besar seperti CJ, Lotte, dan Showbox untuk berinvestasi secara agresif. Kondisi ini kemudian menjadi landasan bagi transisi menuju produksi film komersial beranggaran besar yang lebih ambisius.
Titik balik signifikan dalam perjalanan perfilman Negeri Ginseng ini juga ditandai dengan peluncuran Busan International Film Festival (BIFF) pada tahun 1996. Sejak perhelatan perdananya, BIFF sukses memikat 180.000 pengunjung, menjadikannya festival yang disegani. “BIFF kemudian mengubah Busan menjadi kota sinema, menginspirasi lahirnya generasi baru pembuat film, dan memberikan kontribusi masif pada pengembangan talenta perfilman,” lanjut catatan studi tersebut.
Evolusi OTT
Penyebaran luas sinema Korea di kancah global tak terlepas dari revolusi platform konten. Ekspansi pesat layanan over-the-top (OTT) seperti Netflix, Viu, Hooq, dan Disney+ menjadi motor utama perluasan jangkauan film dan drama Korea ke pasar internasional. Melalui platform-platform ini, karya-karya sineas Korea berhasil menembus berbagai rumah tangga di banyak negara, menjadikannya fenomena global.
Sebagai respons adaptif terhadap era OTT, muncullah sistem studio yang fokus pada pengembangan konten. Perusahaan-perusahaan seperti Studio Dragon, Studio S, dan SLL mengambil peran sentral dalam perencanaan, produksi, dan distribusi. Hal ini memungkinkan penciptaan konten Korea yang dioptimalkan khusus untuk platform global, membuat langkah kreator menjadi lebih sistematis dan terarah.
Penting untuk memahami perbedaan output produk yang dipasarkan. Film Korea cenderung berfokus pada narasi padat berdurasi 2–3 jam, dengan penekanan kuat pada spektakel visual untuk pengalaman layar lebar yang imersif. Sementara itu, drama Korea (K-Drama) mengusung format serial yang lebih panjang, umumnya 16 episode, dirancang untuk kenyamanan menonton di rumah, dan sering kali mengangkat tema-tema universal yang mudah diterima oleh penonton global.
Upaya Resiliensi di Tengah Krisis
Di balik posisinya yang kokoh di pasar global, pasar film domestik Korea justru menghadapi evaluasi berat pada tahun 2025. Jumlah film komersial domestik berskala besar (dengan anggaran di atas KRW3 miliar) yang dirilis pada paruh pertama 2025 hanya sekitar 20 judul. Angka ini hampir menyamai puncak pandemi pada tahun 2021 yang sebesar 17 film, dan jauh menurun drastis dibandingkan dengan 60 film pada tahun 2019.
“Masalah utamanya bukan sekadar kegagalan box office, melainkan ketidakstabilan struktural yang mendalam. Hal ini tercermin dari volume produksi yang terus menurun dan pasar investasi yang kian menyusut,” demikian penjelasan dalam pernyataan tertulis tersebut. Beberapa sumber industri bahkan melaporkan bahwa jumlah proyek film komersial bioskop yang aktif telah berkurang separuhnya. Fenomena ini diperparah dengan biaya produksi yang melonjak tajam, menciptakan struktur yang tidak berkelanjutan: jumlah penonton menurun, sementara anggaran terus membengkak.
Kondisi ini berakibat pada kecenderungan investor untuk hanya memilih genre dan konsep yang sudah terbukti sukses, sehingga proyek-proyek eksperimental dan kreatif sering kali tersingkir sejak tahap perencanaan awal. “Ketergantungan berlebihan pada segelintir sutradara ternama juga menghambat pertumbuhan ekosistem produksi yang lebih luas dan beragam,” tambah keterangan resmi itu.
Melesunya film komersial layar lebar ditegaskan bukan karena salah platform OTT. Korea menilai masalah utama terletak pada minimnya film bioskop yang benar-benar menarik dan wajib ditonton. Era “menonton film hanya karena sedang tayang di bioskop” telah berakhir. “Hanya pengalaman sinematik yang benar-benar luar biasa dan berkualitas tinggi yang mampu mendorong penonton keluar dari rumah. Selera konsumen semakin beragam, dan ekspektasi terhadap kualitas film berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah,” ungkap rilis tersebut, menyoroti pergeseran perilaku dan ekspektasi penonton.
Dukungan Nasional dan Regional
Menghadapi krisis yang ada, Pemerintah Korea secara sigap menyusun kebijakan dukungan komprehensif untuk memperkuat seluruh ekosistem film. Strategi ini berfokus pada perluasan dukungan finansial untuk produksi, peningkatan daya saing melalui pengembangan talenta, serta bantuan penetrasi pasar luar negeri demi pertumbuhan industri film yang berkelanjutan.
Dukungan finansial dan struktural ini disalurkan melalui berbagai lembaga. Pertama, Korean Film Council (KOFIC) yang menyediakan pendanaan produksi, dukungan teknologi, bantuan pemasaran internasional, serta mengelola Korean Academy of Film Arts (KAFA). Kedua, pemerintah Korea juga menawarkan insentif pajak dan pinjaman kebijakan untuk investasi film. Kedua entitas ini memiliki peran krusial dalam mendukung industri film di tingkat nasional dan internasional.
Di ranah regional, atau tingkat daerah, terdapat komisi-komisi yang beroperasi berdasarkan wilayah geografis. Sebagai contoh, Busan Film Commission (BFC) secara aktif mendorong produksi film di lokasi Busan. Dukungan teknisnya berupa pendanaan untuk proyek-proyek yang melakukan syuting setidaknya 30% di Busan dan mempekerjakan minimal 30% tenaga kerja lokal, termasuk dalam skema ko-produksi internasional. Selain itu, ada juga Seoul Film Commission (SFC) dan Gyeonggi Content Agency (GCA) yang memberikan dukungan serupa di wilayah masing-masing.
“Dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah, ditambah dengan kemampuan intrinsik industri untuk secara konsisten menghadirkan konten berkualitas tinggi yang melampaui batas medium dan genre, akan menjadi kunci vital untuk menavigasi krisis ini dan memastikan masa depan industri film Korea Selatan yang cerah,” demikian penutup dari catatan studi tersebut, menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi.