Presiden Prabowo Subianto secara gamblang menjelaskan alasan di balik keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Ia juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk keluar dari forum tersebut jika pada akhirnya tidak sejalan dengan misi utama bangsa, yaitu membantu perjuangan rakyat Palestina.
Pernyataan penting ini disampaikan Prabowo dalam sebuah sesi dialog interaktif bersama jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Maret. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka, termasuk jurnalis Najwa Shihab, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, serta kreator digital dan pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo.
“Begitu tidak ada harapan, kontraproduktif, menghabiskan waktu, energi, dan tidak menguntungkan Indonesia, kita keluar,” tegas Prabowo, seperti dikutip secara virtual pada Jumat, 20 Maret, menggarisbawahi komitmennya yang berorientasi pada hasil nyata bagi kepentingan nasional dan Palestina.
Prabowo kemudian memaparkan secara rinci kronologi yang melatarbelakangi keterlibatan Indonesia dalam BoP. Semuanya bermula ketika ia, bersama tujuh pemimpin negara muslim lainnya, diundang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Undangan ini muncul setelah Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, pada tanggal 23 September 2025.
Ketujuh negara lain yang turut diundang dalam pertemuan tersebut meliputi Pakistan, Turki, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Dalam pertemuan strategis itu, Trump mengajukan sebuah proposal berisi 20 poin yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian abadi di Gaza.
Menurut Prabowo, para pemimpin negara-negara yang hadir melihat secercah harapan bagi kemerdekaan Palestina melalui dua poin terakhir dalam rencana perdamaian tersebut. Poin 19 dan 20 secara spesifik membahas mengenai kondisi yang memungkinkan Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta pentingnya dialog antara Palestina dan Israel demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.
“Kami melihat (poin) 19 dan 20, ada peluang (Palestina merdeka), walaupun sedikit,” ujar Prabowo, menggambarkan harapan tipis yang muncul dari inisiatif tersebut.
Selanjutnya, Prabowo dan ketujuh pemimpin negara muslim tersebut berembuk untuk memutuskan kelanjutan dukungan mereka terhadap rencana Trump. Hasilnya, kedelapan negara sepakat untuk mendukung proposal tersebut dan menunjuk Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sebagai juru bicara mereka.
Sheikh Tamim kemudian menyampaikan kepada Trump bahwa delapan negara menyambut baik gagasan perdamaian yang diusung oleh politikus Partai Republik itu. Namun, Prabowo menuturkan bahwa Sheikh Tamim juga menyuarakan kekhawatiran terkait implementasi ide perdamaian tersebut.
“Masalahnya bukan kami, tapi Perdana Menteri (Israel, Benjamin) Netanyahu,” kata Prabowo, menirukan pernyataan Emir Qatar yang menyoroti hambatan utama dari pihak Israel.
Mendengar masukan tersebut, Trump berupaya memberikan jaminan kepada Prabowo, Sheikh Tamim, dan para pemimpin lainnya. “Trump bilang, ‘Let me take care of Netanyahu, i’ll convince him (biar saya urus Netanyahu, saya akan membujuknya)’,” cerita Prabowo, mengindikasikan komitmen Trump untuk mengatasi resistensi Netanyahu.
Beberapa hari setelah pertemuan itu, Netanyahu akhirnya datang ke Gedung Putih untuk bertemu Trump. Prabowo mengungkapkan bahwa Trump menyampaikan masukan dari delapan pemimpin negara kepada Netanyahu.
Tak lama berselang usai pertemuan tersebut, gencatan senjata akhirnya berhasil terwujud di Gaza. Selain itu, ribuan truk bantuan kemanusiaan mulai bisa masuk ke Rafah untuk memasok kebutuhan mendesak bagi warga Palestina. “Sekarang 4.200 truk masuk tiap pekan,” imbuh Prabowo, menyoroti dampak positif langsung dari upaya tersebut.
Muncul Konsep BoP
Kemudian, Trump memperkenalkan konsep Board of Peace (BoP), yang awalnya tidak tercantum dalam rencana perdamaian awal. Meskipun demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengeluarkan veto terhadap ide pembentukan Dewan Perdamaian ini.
Prabowo lantas berdiskusi dengan para pemimpin tujuh negara lainnya mengenai kemungkinan bergabung dengan BoP. Hasilnya adalah kesepakatan bulat: delapan negara, termasuk Indonesia, akan tetap bergabung dengan tujuan mulia untuk membantu Palestina. “Tidak mudah, tetapi mungkin kami bisa membantu,” ungkapnya, menunjukkan tekad di balik tantangan.
Indonesia, melalui Prabowo, menetapkan sejumlah syarat krusial agar dapat berpartisipasi dalam BoP dan mengirimkan pasukan perdamaian. Syarat utama adalah Indonesia harus diterima oleh tokoh-tokoh Palestina, serta mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Syarat berikutnya yang tak kalah penting adalah Hamas harus secara resmi menerima kehadiran Indonesia sebagai bagian dari pasukan perdamaian. Selain itu, TNI dipastikan tidak akan terlibat dalam aksi militer atau operasi pelucutan senjata terhadap Hamas.
“Kami mau menjaga rakyat sipil,” tegas mantan Danjen Kopassus itu, menekankan misi kemanusiaan yang menjadi prioritas.
Namun, Prabowo menyatakan bahwa dengan memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, kerja BoP untuk sementara ditangguhkan. Hal ini karena misi perdamaian menjadi sulit diwujudkan di tengah situasi peperangan yang bergejolak.
“Saya menjalankan perjuangan bangsa, dari dulu membela Palestina,” pungkas Prabowo, menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap perjuangan Palestina.
Baca juga:
- Putar Arah Sikap Prabowo Soal Iran: Duka untuk Khamenei hingga Sinyal Keluar BoP
- Jusuf Kalla Minta Sikap Indonesia Tegas Soal Serangan ke Iran, Soroti Peran BoP