Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan memanggil sejumlah mantan pejabat tinggi era pemerintahan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan ini bertujuan untuk menggali pengalaman serta strategi dalam menghadapi krisis ekonomi global, khususnya berkaca pada tantangan ekonomi yang terjadi pada tahun 2008.
Sejumlah tokoh kunci yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, Kepala Bappenas 2005-2009 Paskah Suzetta, serta Duta Besar Indonesia untuk Cina 2005-2009 sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan, Sudrajat. Turut hadir pula Wakil Kepala Bappenas 2010-2014 Lukita Dinarsyah Tuwo, yang juga sempat menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam pada era Presiden Joko Widodo.
Diskusi ini juga diikuti oleh jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Pertemuan ini menjadi ajang bagi pemerintah untuk memetakan langkah antisipasi terhadap potensi gejolak ekonomi di masa depan.
Pembelajaran dari Krisis Masa Lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa para mantan pejabat tersebut berbagi memori saat menghadapi tekanan ekonomi berat, seperti krisis global 2008 dan lonjakan harga minyak dunia pada 2005. Kala itu, Indonesia sempat mencatat inflasi hingga 17% akibat kenaikan harga minyak mentah yang menembus US$ 140 per barel. Bahkan, penyesuaian harga energi sempat mendorong inflasi nasional melonjak hingga 27%.
“Jika kita tinjau konteks hari ini, situasi makro ekonomi kita relatif jauh lebih stabil dengan fundamental yang lebih kuat. Depresiasi rupiah saat ini berada di kisaran 5%, jauh lebih terkendali dibandingkan dengan berbagai krisis yang pernah terjadi sebelumnya,” jelas Airlangga dalam konferensi pers setelah pertemuan.
Selain membahas ekonomi makro, forum ini juga menyoroti hasil pertemuan pemerintah dengan berbagai asosiasi pengusaha, baik domestik maupun asing. Topik utama yang dibahas mencakup kebijakan devisa hasil ekspor serta rencana ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Airlangga menambahkan bahwa para pelaku usaha memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan pemerintah dan menyatakan kesiapan mereka untuk bersinergi dengan badan baru yang telah dibentuk.
Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, menekankan bahwa kunci utama menghadapi tekanan ekonomi adalah koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia mencontohkan langkah agresif yang diambil BI pada 2005, di mana suku bunga acuan dinaikkan secara bertahap dari 8% menjadi 12,5% guna meredam inflasi pasca-kenaikan harga BBM sebesar 126%.
Menurut Burhanuddin, kebijakan pengetatan moneter yang disiplin terbukti mampu menjaga stabilitas rupiah dan mengembalikan laju inflasi ke level 6% pada 2006. Ia menilai bahwa kondisi saat ini memiliki kemiripan karena adanya pengaruh faktor eksternal, sehingga kolaborasi tim yang solid sangat diperlukan.
Ia juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah yang terjadi saat ini masih dalam batas yang wajar. Proyeksi nilai tukar dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS dinilai jauh lebih ringan. “Kenaikan ini hanya sekitar 5%, angka yang sangat kecil dibandingkan dengan depresiasi sebesar 42% pada krisis 1998 atau 21% pada tahun 2005,” pungkas Burhanuddin.
Baca juga:
- Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah, Purbaya Tegaskan Bedanya dengan Krisis 1998
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan strategis dengan sejumlah mantan pejabat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan untuk membahas langkah antisipasi terhadap krisis ekonomi global. Pertemuan ini menghadirkan tokoh kunci seperti Burhanuddin Abdullah dan Paskah Suzetta guna menggali pengalaman dalam menangani gejolak ekonomi masa lalu, seperti krisis tahun 2008 dan lonjakan harga minyak tahun 2005.
Pemerintah menilai kondisi makro ekonomi saat ini jauh lebih stabil dengan fundamental yang lebih kuat dibandingkan krisis sebelumnya. Melalui koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi agar tetap terkendali di tengah tekanan eksternal. Selain itu, diskusi ini juga mencakup sinergi dengan pelaku usaha terkait kebijakan devisa hasil ekspor dan rencana pembangunan ekonomi nasional.