Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggarisbawahi relevansi mendalam Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) dengan agenda strategis pengendalian perubahan iklim global COP30. Keselarasan ini terletak pada penekanan kuat kedua inisiatif tersebut terhadap aksi nyata masyarakat di tingkat akar rumput, sebuah pilar fundamental dalam upaya mitigasi krisis iklim.
Digagas sejak tahun 2012, ProKlim telah menunjukkan perkembangan signifikan, secara konsisten melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat tapak dalam melaksanakan aksi mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Program ini bertransformasi menjadi tulang punggung bagi pemberdayaan komunitas untuk menghadapi tantangan iklim secara proaktif dan berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memimpin upaya ini, bahkan ketika langkah penurunan emisi gas rumah kaca yang disepakati dalam Paris Agreement belum membuahkan hasil konkret secara global. Ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk bertindak.
“Apabila setiap komunitas, dengan kepemimpinan kuat dari para gubernur, bupati, dan walikota, mampu aktif mengajukan diri sebagai komunitas untuk iklim, kita dapat membayangkan Indonesia yang andal dan bertanggung jawab penuh dalam komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca,” tutur Hanif. Pernyataan visioner ini disampaikan dalam acara Penganugerahan Apresiasi Program Komunitas untuk Iklim Tahun 2025 di Jakarta, pada Senin (1/12), menggarisbawahi harapan besar terhadap peran kolektif.
ProKlim 2025
KLH/BPLH secara rinci menjelaskan bahwa tujuan utama ProKlim adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam dua pilar krusial: adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca. Ini membentuk strategi komprehensif dalam menghadapi tantangan lingkungan.
Kegiatan adaptasi yang didorong oleh ProKlim mencakup inisiatif vital seperti pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan lokal, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pengurangan risiko bencana. Contoh nyatanya meliputi pembuatan peta kerentanan bencana dan pelatihan tanggap darurat yang memberdayakan komunitas menghadapi ancaman.
Sementara itu, aksi mitigasi emisi gas rumah kaca berfokus pada langkah-langkah konkret seperti pengelolaan sampah terpadu, peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta upaya penghijauan dan konservasi ekosistem. Semua ini berkontribusi pada pengurangan jejak karbon secara signifikan.
Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam implementasi program ini, KLH/BPLH memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang menunjukkan performa mumpuni. Terdapat empat kategori penghargaan ProKlim yang prestisius: Lestari, Utama, Madya, dan Pratama.
Pada tahun ini, KLH/BPLH menganugerahkan penghargaan ProKlim Lestari berupa trofi, sertifikat, dan insentif kepada 26 daerah yang telah mencapai standar tertinggi. Kemudian, 50 daerah menerima trofi, sertifikat, dan insentif ProKlim Utama, sementara 296 daerah (termasuk 50 daerah peraih trofi Utama) dianugerahi sertifikat ProKlim Utama. Ini mencerminkan skala pengakuan yang luas.
Selain itu, sebanyak 743 daerah diberikan penghargaan ProKlim Madya, dan 224 daerah lainnya menerima penghargaan ProKlim Pratama, menunjukkan partisipasi yang merata di berbagai tingkatan.
Tidak hanya kepada daerah, KLH/BPLH juga memberikan penghargaan khusus bagi para pembina ProKlim di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pengakuan juga diberikan kepada perusahaan serta lembaga yang telah berperan sebagai pendukung krusial dalam menyukseskan program nasional ini, menyoroti pentingnya kolaborasi multis stakeholder.
Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan harapannya agar upaya tulus masyarakat tidak hanya berhenti pada penghargaan dan trofi semata, namun juga mendapatkan bonus berupa sertifikat pengurangan emisi karbon. “Sehingga ada nilai ekonomi yang dapat mengembangkan mereka dan memberikan insentif berkelanjutan,” pungkasnya, menunjukkan visi jangka panjang untuk pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan.
Ringkasan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menekankan pentingnya Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) dalam mendukung agenda COP30, khususnya dalam aksi nyata masyarakat. ProKlim, yang digagas sejak 2012, berfokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat komunitas, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.
KLHK memberikan penghargaan kepada daerah dan individu yang berdedikasi dalam implementasi ProKlim, dengan kategori penghargaan seperti Lestari, Utama, Madya, dan Pratama. Tujuan utama ProKlim adalah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca, dengan harapan dapat menciptakan nilai ekonomi dan insentif berkelanjutan bagi komunitas.