Babaumma – , JAKARTA — Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif sejak kuartal III/2025 berpotensi memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap laju inflasi nasional. Selain relaksasi kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diketahui telah menggelontorkan likuiditas senilai Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada September 2025, disertai berbagai program stimulus ekonomi lainnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada September 2025 berada di angka 0,21% secara bulanan (month-to-month/mtm). Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/YoY) tercatat sebesar 2,65%, dan inflasi tahun berjalan (Januari-September 2025) mencapai 1,82% (year-to-date/ytd).
Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk., Faisal Rachman, memperkirakan bahwa Oktober 2025 akan menyaksikan deflasi bulanan sebesar 0,05% (mtm). Ia juga memproyeksikan inflasi tahunan akan melandai dari level September 2025, yakni tetap di angka 2,65% (yoy).
Situasi ini, jelas Faisal, menjadi dasar bagi pihaknya untuk mempertahankan perkiraan inflasi akhir tahun 2025 di kisaran 2% hingga 2,5%. Angka ini masih berada dalam rentang target Bank Indonesia (BI), yaitu antara 1,5% dan 3,5%, setelah BI menempuh strategi moneter yang akomodatif dan pro-pertumbuhan sejak akhir 2024 lalu. Menurut Faisal, kebijakan ekspansif BI yang dilengkapi dengan langkah fiskal dari Menkeu Purbaya berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi, mengingat adanya peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat.
Dampak terhadap inflasi dari ekspansi likuiditas ini, menurut estimasinya, dapat berada dalam kisaran 0,3 hingga 0,5 basis poin, sebagaimana diungkapkan melalui keterangan tertulis pada Jumat (31/10/2025). Kendati demikian, Faisal memperkirakan bahwa pengaruh dari melimpahnya likuiditas dalam sistem perekonomian terhadap kenaikan inflasi akan relatif terbatas. Hal ini didasari oleh kondisi perekonomian Indonesia yang masih beroperasi di bawah kapasitas potensialnya (negative output gap), tekanan permintaan yang masih terjaga, serta potensi normalisasi harga emas di tengah stabilisasi sentimen risiko global. “Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%,” tegas pria yang meraih dua gelar Master dari National University of Singapore dan University of Edinburgh itu.
Untuk itu, PT Bank Permata Tbk. memperkirakan inflasi pada akhir 2025 akan mencapai sekitar 2,33%, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 1,57%. Proyeksi ini juga mempertimbangkan intervensi pemerintah dalam mengendalikan inflasi akhir tahun, salah satunya melalui penawaran diskon tiket transportasi selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), David Sumual. Ia menilai bahwa ekspansi likuiditas yang dilakukan oleh BI maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menunjukkan indikasi berdampak signifikan pada inflasi.
David berpandangan bahwa peningkatan aktivitas belanja masyarakat lebih disebabkan oleh momentum musiman Natal dan Tahun Baru. Ia juga melihat bahwa kebijakan suku bunga yang akomodatif, injeksi Rp200 triliun ke Himbara, dan berbagai program stimulus lainnya belum akan memicu kenaikan harga. “Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil, sementara berbagai produk impor yang deras masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil bahkan cenderung turun,” jelas David kepada Bisnis.
Menurut David, kebijakan fiskal yang ekspansif dari Kemenkeu secara khusus berperan menstabilkan ekonomi dan mencegah penurunan lebih lanjut, meskipun ia menyebut kebijakan ini hanya bersifat sementara. Kebijakan ini dinilai dapat membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (yoy) seperti yang dicanangkan oleh Menkeu Purbaya dan jajarannya. Namun, David memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 akan tetap berada di kisaran 5%. “Kebijakan-kebijakan ini ibarat ‘kafein’ yang hanya memberikan efek sementara, bersifat darurat. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam jangka menengah panjang,” tuturnya.
Tertahan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam forum diskusi Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada Selasa (28/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sendiri telah menjelaskan bahwa pengaruh suplai uang berlebih terhadap inflasi masih menjadi topik perdebatan di kalangan ekonom. Ia menekankan bahwa pencetakan uang tidak otomatis memicu inflasi.
Purbaya berpendapat bahwa fenomena inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) tidak akan terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi suatu negara masih berada di bawah potensialnya. Dalam konteks ini, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5% belum menyentuh level potensial. Menurutnya, Indonesia dalam jangka pendek harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%. Target ini sejalan dengan ambisi pertumbuhan 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% tersebut sangat dibutuhkan, terang Purbaya, untuk dapat menyerap tenaga kerja usia produktif di sektor formal. “Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand-pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini,” pungkasnya.
: Industri Tekstil Menanti Tangan Dingin Purbaya Sikat Mafia Impor Baju Bekas
: : Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?
: : Setelah Purbaya Ultimatum Bursa, BEI Aktif Saring Emiten IPO
Ringkasan
Kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang dilakukan sejak kuartal III/2025, termasuk relaksasi suku bunga oleh BI dan injeksi likuiditas oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap inflasi. Bank Permata memperkirakan dampak ekspansi likuiditas terhadap inflasi terbatas, sementara BCA menilai belum ada indikasi signifikan. Kedua bank tersebut menyoroti faktor-faktor seperti negative output gap dan stabilnya harga pangan sebagai penahan laju inflasi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat bahwa inflasi tarikan permintaan belum akan terjadi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5% masih di bawah potensialnya. Ia menekankan perlunya mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% untuk menyerap tenaga kerja usia produktif. Kebijakan ekspansif yang dilakukan bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan, namun dinilai bersifat sementara dan perlu diikuti kebijakan berkelanjutan.