Rencana impor besar-besaran sebanyak 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa pembiayaan untuk pengadaan kendaraan ini akan bersumber dari pinjaman bank-bank BUMN (Himbara).
Mekanisme pendanaan proyek ini akan melibatkan Kopdes Merah Putih yang akan meminjam dana dari Bank Himbara. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mengambil alih tanggung jawab pembayaran cicilan pinjaman tersebut, dengan alokasi sebesar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan. Skema ini dirancang untuk memastikan kelancaran operasional program strategis tersebut.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana ini tidak akan menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menjelaskan bahwa sebagian sumber anggaran untuk cicilan akan dialihkan dari dana desa. “Jadi untuk saya sih risikonya clear, tidak ada tambahan dari sisi fiskal karena tiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2).
Namun, di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengindikasikan bahwa pemerintah masih meninjau detail rencana impor mobil pick up ini. Pihak Istana, menurut Prasetyo, tengah melakukan verifikasi mendalam, khususnya terkait dengan jumlah unit kendaraan yang akan diimpor oleh Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih. “Dicek dulu ya, angka-angkanya,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Kontroversi seputar rencana impor mobil pick up ini semakin memanas setelah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara tegas menuntut pembatalan. Kadin mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali impor 105.000 unit kendaraan niaga tersebut, terutama mengingat kapasitas industri otomotif nasional yang mampu memproduksi lebih dari 400.000 unit mobil pick up per tahun, namun belum termanfaatkan secara optimal.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin, menyatakan bahwa pelaku industri otomotif dalam negeri telah siap sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Kopdes. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan rencana impor kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India ini. “Perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan KDKMP,” tegas Saleh dalam keterangan resminya, Senin (23/2).
Menurut Saleh, pengadaan kendaraan untuk program Kopdes seharusnya menjadi katalisator untuk memperkuat industri otomotif nasional, bukan justru memperdalam ketergantungan pada produk impor. Impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) dinilai dapat berdampak negatif, yaitu menekan utilisasi pabrik otomotif di dalam negeri dan melemahkan rantai pasok industri komponen dalam negeri yang telah dibangun.
Industri komponen otomotif nasional sangat luas, mencakup produksi mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga perangkat elektronik. Saleh menekankan bahwa penguatan produksi komponen lokal akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini tidak hanya memperluas penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan efek berganda yang positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.
Lebih lanjut, ia menambahkan, “Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah.” Ketergantungan pada produk impor dapat menghambat pertumbuhan ekosistem industri yang sehat di dalam negeri.
Patut dicatat, saat ini sejumlah produsen otomotif terkemuka seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu telah memproduksi kendaraan niaga ringan di Indonesia dengan rata-rata TKDN di atas 40%. Selain memiliki kapasitas produksi yang besar, industri nasional juga didukung oleh jaringan layanan purna jual yang luas dan terpercaya, siap melayani kebutuhan di seluruh pelosok negeri.