Prospek investasi di Indonesia menunjukkan tren positif dengan proyeksi kenaikan sebesar 12,7% pada tahun 2025, mencapai angka fantastis Rp 1.931,2 triliun. Angka ini menjadi indikator vital bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertanyaan besar muncul: bagaimana sebenarnya gambaran prospek investasi sepanjang tahun ini, dan faktor apa saja yang akan memengaruhinya?
Menurut Josua Pardede, Wakil Komite Tetap Kajian Global Spillover Kadin Indonesia, investasi akan terus menjadi salah satu pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam diskusi “Kadin Global and Domestic Economic Outlook 2026” yang diselenggarakan pada Kamis (15/1), Josua menjelaskan bahwa struktur perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga sebesar 55%, diikuti oleh investasi yang berkontribusi signifikan hingga 30%.
Melihat peran krusial ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan reformasi struktural serta memperkuat ekosistem investasi. Upaya ini mencakup percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, termasuk progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai proyek strategis nasional. Tak hanya itu, optimalisasi peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga akan dimaksimalkan guna menarik investasi strategis dan mengoptimalkan mobilisasi aset-aset negara.
Josua menegaskan bahwa Indonesia memiliki visi ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Target yang masif ini mustahil terwujud tanpa adanya dorongan kuat dari sektor investasi. Oleh karena itu, diperlukan “motor penggerak investasi” yang mampu mempercepat laju pertumbuhan. Dalam konteks ini, investasi swasta diyakini sebagai pengungkit utama dan kekuatan paling dominan yang dapat menciptakan gerakan besar dalam perekonomian.
Tantangan Utama Investasi
Di balik optimisme, Josua juga memaparkan sejumlah hambatan yang menjadi tantangan utama investasi pada tahun 2026. Setidaknya ada empat poin krusial yang perlu diperhatikan. Pertama, permasalahan inefisiensi investasi yang tercermin dari tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
ICOR sendiri merupakan indikator yang mengukur efisiensi investasi dalam suatu perekonomian, menunjukkan seberapa besar tambahan modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit tambahan output atau pertumbuhan ekonomi. Josua mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, ICOR Indonesia berada di kisaran 6 hingga 6,3. Angka ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai 1% pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara pesaing.
Kedua, Josua menyoroti isu iklim usaha dan kepastian regulasi yang masih memerlukan perbaikan signifikan. Skor B-Ready 2024 menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemudahan perizinan, kepastian usaha, perlindungan investor minoritas, serta efisiensi proses hukum di Indonesia.
Ketiga, tantangan investasi datang dari lesunya lingkungan foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing. Terakhir, atau keempat, adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kebutuhan pembiayaan yang sangat besar untuk berbagai program pembangunan.
Tiga Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Menanggapi berbagai tantangan dan prospek investasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Guna mencapai visi ambisius tersebut, pemerintah mengandalkan sinergi dari tiga mesin pertumbuhan utama: sektor fiskal, sektor keuangan, dan investasi. Ketiga mesin ini diharapkan dapat bergerak selaras dan saling memperkuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.
Dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung yang berlangsung secara daring pada Selasa (13/1), Purbaya menjelaskan, “Asta Cita menuntut pertumbuhan tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, mesin pertumbuhan harus bekerja selaras, yaitu mesin fiskal, mesin sektor keuangan, dan investasi.”
Masing-masing mesin memiliki fokus strategis. Di sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Selanjutnya, di sektor keuangan, koordinasi erat dengan bank sentral terus diperkuat demi memastikan kebijakan moneter berjalan sejalan dengan kebijakan fiskal, menciptakan stabilitas yang kondusif.
Dari sisi investasi, pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini berfokus pada upaya debottlenecking atau penyelesaian hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme rutin, termasuk sidang mingguan yang digelar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Harapannya, langkah ini dapat menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan menarik.
“Saya pikir nanti kalau ketiga sistem itu—sistem fiskal, moneter, dan investasi—sudah berjalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” pungkas Purbaya, optimis.
Sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2026 pun diarahkan bersifat ekspansif namun tetap terukur. Fokusnya adalah pada delapan agenda prioritas yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat, memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang, serta meningkatkan produktivitas nasional secara menyeluruh.