Rekomendasi Rapimnas Kadin: Investasi, MBG, dan Solusi Bisnis!

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin II yang berlangsung intensif pada Senin dan Selasa (1-2 Desember). Forum strategis ini menjadi wadah Kadin untuk merumuskan sejumlah rekomendasi dan pandangan konstruktif yang akan disampaikan langsung kepada pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Rekomendasi kunci yang dihasilkan mencakup upaya mengatasi hambatan investasi, mendorong pertumbuhan industri padat karya, memacu inovasi melalui insentif, serta menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tak hanya itu, Kadin juga menegaskan komitmen para pengusaha untuk terlibat aktif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

Acara berskala nasional ini berhasil menghimpun 1.653 anggota, mulai dari perwakilan Kadin pusat dan pengurus daerah, hingga para ketua asosiasi di seluruh Indonesia. Mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia“, Rapimnas ini menegaskan fokus Kadin pada penciptaan nilai ekonomi yang inklusif.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menyampaikan dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (2/12), bahwa seluruh rekomendasi yang terkumpul akan diformulasikan ke dalam sebuah lembar kebijakan komprehensif. Dokumen ini nantinya akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagai wujud kontribusi Kadin dalam perumusan arah pembangunan nasional.

Salah satu poin utama yang disampaikan Kadin adalah optimisme tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, yang diproyeksikan dapat melampaui 5,5%. Dalam mendukung visi pemerintah, Kadin juga mengidentifikasi enam dari delapan agenda prioritas nasional sebagai “quick wins” yang siap didukung. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), pengiriman pekerja migran, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, magang berbayar, serta inisiatif Koperasi Merah Putih.

Berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, Kadin secara khusus menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja. Anindya Bakrie menegaskan komitmen lembaganya untuk bersinergi aktif dengan pemerintah dalam upaya membuka lebih banyak kesempatan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.

Kemudahan berinvestasi di berbagai sektor juga menjadi prioritas. Kadin menekankan bahwa Indonesia membutuhkan arus penanaman modal yang kuat, khususnya di sektor vital seperti pertanian, energi, industri, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, bahkan hingga kecerdasan buatan (AI). Anindya mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah meningkatkan likuiditas hingga Rp 276 triliun, menandakan bahwa “likuiditas bukan lagi masalah, melainkan tantangan ada di sisi permintaan”.

Untuk menjamin kelancaran realisasi investasi, Kadin menggarisbawahi perlunya mekanisme penyelesaian sengketa industri dan lahan yang efektif, pemberian tax holiday bagi investasi skala menengah, serta kepastian regulasi terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selanjutnya, Kadin mendesak penguatan industri padat karya yang disertai dengan akselerasi digitalisasi. Langkah ini dinilai krusial sebagai bagian integral dari upaya hilirisasi di berbagai sektor ekonomi nasional.

Peningkatan produktivitas pekerja juga menjadi fokus Kadin, yang dapat dicapai melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Secara spesifik, Kadin menyoroti pentingnya pendidikan integritas guna membentuk etos kerja yang kuat dan profesional di kalangan pekerja.

Inovasi menjadi pilar penting berikutnya yang didorong Kadin, dengan menekankan pemberian insentif untuk riset dan pengembangan teknologi, serta kolaborasi riset dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Anindya menambahkan, “LPDP perlu lebih diselaraskan dengan kebutuhan keahlian industri nasional” guna memastikan ketersediaan talenta yang relevan.

Dalam upaya memperkuat daya saing perdagangan, Kadin merekomendasikan serangkaian langkah, termasuk penguatan trade remedies, perbaikan tata kelola impor, serta penyederhanaan prosedur izin ekspor dan impor yang selama ini kerap menjadi hambatan.

Tidak hanya itu, Kadin juga menyerukan pendampingan intensif bagi UMKM agar mampu memanfaatkan peluang dari kesepakatan perdagangan bebas (FTA), terlibat aktif dalam diplomasi dagang, dan turut serta menggaungkan kampanye Bangga Buatan Indonesia.

Peran UMKM dalam program-program pemerintah seperti MBG dan pembangunan 3 juta rumah sangat diharapkan. Kadin menegaskan, keterlibatan UMKM krusial mengingat sektor ini menyerap 98% tenaga kerja di Indonesia dan memberikan kontribusi hingga 60% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional.

SPPG Polda Sulawesi Tenggara (ANTARA FOTO/Andry Denisah/bar) 

Selanjutnya, Kadin menunjukkan komitmen kuat untuk terlibat dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Para pengusaha siap berkontribusi pada pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga air, panas bumi, dan tenaga surya, sebagai wujud dukungan terhadap transisi energi bersih di Indonesia.

Sebagai wujud tanggung jawab sosial, Kadin juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan jembatan guna mempermudah akses anak-anak di daerah terpencil yang selama ini harus menyeberangi sungai. Inisiatif ini akan didanai melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Anindya, terdapat kebutuhan sekitar 300 ribu jembatan, dengan estimasi biaya antara Rp 200 juta hingga Rp 800 juta per jembatan.