Babaumma JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan telah mencairkan kembali blokir anggaran sebesar Rp206,4 triliun. Pencairan ini merupakan bagian dari total efisiensi anggaran senilai Rp306,7 triliun yang telah dilakukan pada awal tahun 2025.
Langkah efisiensi tersebut berawal dari penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari tahun lalu. Inpres ini menargetkan penghematan pada belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah, dengan total mencapai Rp306,7 triliun.
Sepanjang tahun 2025, sebagian dari anggaran yang diblokir berdasarkan Inpres tersebut telah dibuka kembali guna memastikan keberlangsungan kebutuhan belanja pemerintah yang krusial.
: Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target
“Anggaran sebesar Rp206,4 triliun dari total Rp306,7 triliun itu kami buka kembali agar operasional dasar tetap berjalan lancar dan belanja bantuan sosial bisa terus disalurkan,” demikian ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026).
Suahasil mengakui adanya peningkatan kebutuhan belanja pemerintah, yang menyebabkan Kemenkeu tetap menyalurkan anggaran belanja tambahan (ABT). Oleh karena itu, realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun.
Angka realisasi belanja tersebut masih sedikit di bawah target APBN yang ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Suahasil menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran yang berhasil dicapai sesuai Inpres No. 1/2025 adalah senilai Rp100 triliun.
: : Tarif Transjakarta Batal Naik, Anggaran Bakal Dikerek Jadi Rp4,8 Triliun
“Jadi kami merealisasikan belanja Rp100 triliun lebih rendah karena adanya efisiensi anggaran di awal tahun. Namun, kami juga secara fleksibel melakukan pergeseran anggaran untuk tetap memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” jelas mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu tersebut.
: : APBN Perdana Prabowo Habiskan Anggaran Rp3.451,4 triliun, 95,3% dari Target
Menariknya, berdasarkan postur belanja negara, belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi komponen terbesar. Realisasi belanja K/L hingga 31 Desember 2025 bahkan melampaui target APBN, mencapai 129,3%.
Secara lebih rinci, belanja K/L pada belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.500,4 triliun, jauh di atas pagu APBN sebesar Rp1.160,1 triliun, dengan capaian 129,3%. Sementara itu, belanja non-K/L tercatat Rp1.102 triliun atau hanya 71,5% dari alokasi UU APBN.
Suahasil memaparkan bahwa terjadi lonjakan signifikan pada belanja di akhir tahun. Perbandingan menunjukkan bahwa belanja K/L hingga akhir November 2025 baru mencapai Rp1.110,7 triliun. Ini berarti ada penambahan belanja K/L sekitar Rp389 triliun hanya dalam satu bulan terakhir di akhir tahun.
“Peningkatan ini dipicu oleh belanja tambahan serta pergeseran anggaran. Pergeseran tersebut dilakukan secara fleksibel untuk menyesuaikan prioritas, termasuk pemindahan anggaran dari belanja non-K/L menjadi K/L. Ini sering terjadi karena adanya cadangan untuk kejadian tak terduga, seperti bencana, yang kemudian dialokasikan menjadi belanja kementerian/lembaga,” terangnya.
Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa dinamika belanja pemerintah, termasuk penerimaan, sepanjang tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah efisiensi belanja sesuai Inpres No. 1/2025 senilai Rp306 triliun pada Januari, pengalihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari dividen BUMN ke Danantara pada Februari, serta penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS).
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal. Dari APBN, stimulus kuartal I mencapai Rp33 triliun, dilanjutkan dengan Rp24,4 triliun (kuartal II), Rp15,6 triliun (kuartal III), dan Rp37,4 triliun (kuartal IV).
Selain itu, pada akhir tahun, bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat juga mendorong pemerintah untuk menambah alokasi belanja K/L terkait.
Dengan total belanja negara kumulatif mencapai Rp3.451,4 triliun hingga akhir tahun, Suahasil meyakini bahwa capaian ini akan memberikan dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2025.
“Kami memahami bahwa efek dari belanja ini akan terasa pada pertumbuhan ekonomi di kuartal IV,” pungkas mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu.