SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menanggapi kritis pemberitaan media internasional, The Economist, yang menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah karena dinilai membebani fiskal Indonesia.
Yusril memandang bahwa analisis media asing tersebut kerap membawa agenda terselubung untuk melemahkan posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan fiskal dan program strategis pemerintah seolah berupaya menggiring Indonesia kembali ke pola ekonomi lama yang kurang optimal, yakni ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.
“Tidak ada bangsa di dunia ini yang ingin melihat Indonesia terus tumbuh dan berkembang kuat. Kritik The Economist pada dasarnya ingin mengembalikan kita ke era masa lalu, di mana Indonesia hanya berperan sebagai pengekspor bahan mentah yang nilai ekonominya jauh di bawah produk teknologi modern,” ujar Yusril saat memberikan paparan di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Yusril bernostalgia pada masa sebelum krisis moneter 1997-1998. Kala itu, pemerintahan Presiden Soeharto berhasil memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai angka 8%. Indonesia bahkan digadang-gadang akan menjadi kekuatan ekonomi utama di Asia dengan julukan “Macan Asia”.
Namun, kejayaan tersebut harus terhenti ketika nilai tukar rupiah terpuruk akibat krisis. Di tengah kondisi yang kacau, International Monetary Fund (IMF) menawarkan bantuan melalui Letter of Intent (LoI) senilai US$43 miliar untuk jangka waktu lima tahun. Meski demikian, bantuan tersebut menyertakan berbagai persyaratan ketat.
Yusril, yang kala itu menjabat sebagai penulis naskah pidato kepresidenan, mengenang peristiwa sejarah tersebut sebagai saksi mata. Ia menyebut salah satu syarat berat yang diajukan IMF adalah penghentian pendanaan industri dirgantara nasional, yakni Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) atau kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang saat itu dipimpin oleh B.J. Habibie.
“Saat kita kalang kabut, IMF datang menawarkan bantuan namun dengan syarat tertentu. Salah satunya adalah penghentian pendanaan IPTN. Kami ibarat bayi yang harus masuk inkubator dengan ketergantungan pada mereka,” ungkapnya.
Keputusan berat untuk memenuhi syarat IMF demi menyelamatkan ekonomi nasional justru membuat industri dirgantara Indonesia seketika terhenti. Yusril berandai-andai, jika pendanaan IPTN tetap berlanjut saat itu, Indonesia berpotensi besar memiliki kemandirian dalam pengembangan pesawat tempur sendiri.
“Negara-negara Barat tidak akan pernah menginginkan Indonesia maju ke era teknologi. Jika pengembangan IPTN terus berjalan, mungkin hari ini kita sudah mampu memproduksi pesawat tempur mandiri. Kita sengaja digagalkan di sana,” tegas Yusril.
Berkaca dari pengalaman tersebut, Yusril mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi asing yang mendiskreditkan visi dan program pemerintah. Ia menekankan pentingnya mencapai kedaulatan ekonomi serta kemandirian teknologi sebagai kunci untuk keluar dari middle-income trap.
“Jangan menggantungkan nasib pada bangsa lain, karena tidak ada yang akan menolong kecuali kita sendiri. Sangat berbahaya jika kita justru menyanjung bangsa lain dan mencela negara sendiri. Mentalitas seperti itu adalah yang terburuk. Kita harus berkomitmen memperbaiki kekurangan bangsa kita dengan kekuatan sendiri,” pungkasnya.
Ringkasan
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengkritik pemberitaan media internasional yang dinilai berupaya menghambat kemandirian ekonomi Indonesia. Menurut Yusril, narasi yang meragukan kebijakan fiskal pemerintah bertujuan menggiring Indonesia kembali menjadi pengekspor bahan mentah, yang dinilai sebagai upaya untuk melemahkan posisi tawar ekonomi nasional di kancah global.
Berkaca pada krisis 1998, Yusril menegaskan bahwa intervensi IMF di masa lalu melalui persyaratan ketat, seperti penghentian pendanaan industri dirgantara, telah menghambat kemajuan teknologi Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan kemandirian teknologi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak luar dan mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah.