Usulan Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) telah memicu gelombang kekhawatiran dan sinyal negatif di kalangan pelaku pasar modal. Langkah ini dinilai berpotensi menimbulkan keraguan terhadap independensi bank sentral, sebuah pilar penting stabilitas ekonomi negara.
Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, diusulkan untuk menggantikan Juda Agung yang akan mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. Sesuai ketentuan yang berlaku, Thomas akan melepas jabatannya di kementerian untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, pencalonan keponakan Presiden Prabowo ini memunculkan spekulasi lebih jauh. Sebagian kalangan menilai penunjukan Thomas bisa menjadi sinyal kemungkinan perubahan posisi Gubernur BI di masa depan, mengingat latar belakangnya sebagai putra mantan Gubernur BI era Orde Baru serta kedekatannya secara keluarga dengan presiden.
Pengamat ekonomi dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai bahwa langkah tersebut berisiko mengganggu persepsi pasar. Menurutnya, latar belakang politik Thomas Djiwandono berpotensi memunculkan keraguan terhadap independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang krusial. “Menurut saya, sebaiknya pengusulan Thomas dibatalkan. Ganti dengan orang lain, dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang benar,” ujar Herry kepada Katadata.co.id pada Selasa (20/1).
Herry menjelaskan bahwa secara prinsip, penambahan Deputi Gubernur BI sebenarnya bukanlah masalah, mengingat Undang-Undang Bank Indonesia memungkinkan jumlah deputi hingga tujuh orang, sementara saat ini baru terisi empat kursi. Namun, persoalan muncul karena momentum pengunduran diri Juda Agung yang langsung diikuti pengajuan nama Thomas. Situasi ini memunculkan persepsi publik seolah terjadi “barter” posisi di tubuh Bank Indonesia. Di sisi lain, Herry menilai pencalonan Thomas juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Undang-Undang Bank Indonesia secara tegas melarang anggota Dewan Gubernur untuk menjadi pengurus maupun anggota partai politik, sementara Thomas Djiwandono saat ini tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. “Jadi, dari sisi tata kelola jelas sudah bermasalah. Mestinya pemerintah memperhatikan persoalan ini,” kata Herry.
Baca juga:
- KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka di 2 Perkara, Pemerasan dan Suap DJKA
- Prabowo Resmi Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Hutan Sumatra, Ada Toba Pulp?
- BEI Tegur Emiten Bakrie (DEWA), Layangkan Surat Peringatan hingga Potensi Denda
Tiga Nama Calon Deputi Gubernur BI
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, telah mengungkapkan tiga nama yang diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Deputi Gubernur BI. Selain Thomas Djiwandono, dua kandidat lain adalah Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.
Misbakhun menyatakan bahwa Komisi XI akan menggelar rapat internal pada Selasa (20/11) untuk menentukan jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi ketiga kandidat tersebut. Uji kelayakan rencananya akan digelar dalam pekan ini.
Dicky Kartikoyono saat ini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, sedangkan Solikin M. Juhro merupakan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Keduanya berasal dari internal bank sentral.
Meskipun pencalonan Thomas sebagai kandidat eksternal memicu kekhawatiran sebagian pelaku pasar mengenai potensi gangguan independensi Bank Indonesia, Misbakhun menepis anggapan tersebut. “Enggak, apa kaitannya dengan independensi? Menurut kalian apa yang berkaitan dengan independensi? Jangan sampai kemudian urusan-urusan yang sifatnya insinuatif seperti itu dijadikan isu untuk mendegradasi kemampuan Pak Tomy sendiri,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (19/1).
Politikus Partai Golkar itu menilai Thomas Djiwandono memiliki kapasitas yang memadai untuk mengisi posisi Deputi Gubernur BI. Latar belakang keluarganya yang dekat dengan Presiden Prabowo, menurut dia, tidak seharusnya dijadikan persoalan. “Orang tua beliau juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia. Apa yang diragukan? Kalau hubungan dengan Pak Presiden, itu kan jangan kemudian dijadikan alasan,” kata Misbakhun.
Proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu krusial apakah Thomas Djiwandono benar-benar akan masuk ke jajaran pimpinan bank sentral. Namun, polemik yang muncul dengan jelas menunjukkan bahwa isu independensi Bank Indonesia tetap menjadi perhatian utama bagi pelaku pasar dan publik luas.