Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan tanggal krusial bagi ribuan siswa di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mulai 5 Januari 2026, para pelajar di ketiga provinsi tersebut dijadwalkan kembali ke bangku sekolah, menandai babak baru dalam pemulihan pendidikan pascabencana.
Kebijakan vital ini digagas untuk menjamin hak belajar anak tetap terpenuhi secara optimal, meskipun proses pemulihan infrastruktur pascabencana masih terus berjalan. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pihaknya telah merancang skema pembelajaran dan kurikulum khusus yang disesuaikan secara cermat dengan kondisi pascabencana yang ada. Para siswa nantinya tidak diwajibkan mengenakan seragam atau sepatu, sebuah adaptasi yang mempertimbangkan situasi darurat. “Kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar dimulai 5 Januari yang akan datang,” ungkap Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Selasa (30/12).
Abdul Mu’ti, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, merinci skala dampak bencana ini. Tercatat, total 4.149 unit sekolah di tiga provinsi mengalami dampak, dengan rincian 2.756 sekolah di Aceh, 443 sekolah di Sumatera Barat, dan 950 sekolah di Sumatera Utara. Angka ini menunjukkan betapa masifnya tantangan pemulihan pendidikan di wilayah-wilayah tersebut.
Meskipun demikian, ada kabar baik mengenai progres pemulihan. Sebagian besar sekolah telah berhasil kembali beroperasi. Di Aceh, 2.226 sekolah sudah bisa digunakan kembali, sementara di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, masing-masing 380 dan 902 sekolah telah aktif. Secara keseluruhan, 85 persen sekolah di kawasan terdampak kini telah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar, sebuah pencapaian signifikan dalam upaya percepatan pemulihan.
Namun, tantangan masih membayangi 54 sekolah yang belum dapat difungsikan karena mengalami kerusakan berat hingga total. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menyiapkan 54 tenda sekolah sebagai solusi sementara. Tenda-tenda ini didistribusikan di Aceh sebanyak 14 unit, Sumatera Barat 21 unit, dan Sumatera Utara 19 unit. Selain itu, proses pembersihan sekolah terdampak bencana juga masih berlangsung intensif di 587 sekolah, meliputi 516 sekolah di Aceh, 42 sekolah di Sumatera Barat, dan 29 sekolah di Sumatera Utara. “Karena memang tingkat kerusakan dan juga dampak dari banjir itu sangat berat sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama,” tambah Abdul Mu’ti, menekankan kompleksitas upaya pemulihan.
Implementasi Kurikulum Khusus
Dalam memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, Kemendikdasmen menerapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana secara bertahap, disesuaikan dengan fase pemulihan wilayah yang terdampak banjir dan longsor.
Pada fase tanggap darurat (0-3 bulan), fokus utama adalah menyederhanakan kurikulum menjadi kompetensi esensial. Materi pembelajaran ditekankan pada literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, mitigasi bencana, serta dukungan psikososial. Pemerintah juga menyediakan bahan belajar darurat dan menerapkan metode pembelajaran adaptif. Guru diintegrasikan untuk memberikan dukungan psikososial dalam proses belajar, disertai asesmen sederhana yang fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.
Selanjutnya, memasuki fase pemulihan dini (3-12 bulan), kementerian mengimplementasikan kurikulum adaptif berbasis krisis. Ini berarti mitigasi bencana akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan. Pemerintah menjalankan program pemulihan pembelajaran dengan metode fleksibel dan berdiferensiasi sesuai kondisi siswa. Sekolah akan menyesuaikan jadwal belajar, menerapkan pembelajaran campuran atau daring terbatas jika memungkinkan, serta mengelompokkan siswa berdasarkan capaian belajar. Sistem asesmen transisi juga diterapkan melalui kerja sederhana dan remedial berkelanjutan, dengan penilaian berfokus pada perkembangan sosio-emosional murid.
Terakhir, pada fase pemulihan lanjutan (1-3 tahun), Kemendikdasmen bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan kebencanaan secara permanen dalam kurikulum. Pemerintah akan memperkuat kualitas pembelajaran, mengembangkan pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta menjalankan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini menegaskan komitmen jangka panjang untuk membangun ketahanan pendidikan di daerah rawan bencana.