Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan tegas mengklarifikasi kabar bohong yang beredar luas mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kabar tersebut secara keliru menarasikan bahwa Menteri Purbaya menemukan data uang milik Presiden RI 2014—2024 Joko Widodo yang mencapai ribuan triliun dan tersimpan di Bank China. Pihak Kemenkeu menegaskan bahwa informasi tersebut adalah berita bohong, informasi palsu, atau yang lebih dikenal sebagai hoaks.
Melalui akun media sosial resminya, @ppid.kemenkeu, pada Rabu (14/1/2026), Kementerian Keuangan secara eksplisit menyatakan, “Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di Bank China adalah tidak benar atau hoaks.” Penjelasan ini merupakan respons cepat untuk membendung penyebaran disinformasi yang meresahkan publik.
Sejalan dengan klarifikasi tersebut, Kemenkeu mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap beredarnya berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Pihaknya secara khusus menyoroti informasi keliru seperti yang mencatut nama Menteri Purbaya, menegaskan pentingnya memverifikasi setiap kabar sebelum mempercayainya.
Untuk memberikan konteks yang lebih jelas, postingan @ppid.kemenkeu juga menampilkan tangkapan layar dari pemberitaan yang disinyalir sebagai sumber hoaks. Dalam tangkapan layar tersebut, terlihat jelas bahwa Kemenkeu membubuhkan cap ‘hoaks’ pada artikel berjudul kontroversial: ‘Purbaya Temukan Data Uang Jokowi Ribuan Triliun di Simpan di bank China, Maksa 3 Periode Ternyata ini Jawabannya’, yang dipublikasikan oleh Info Nasional.id.
Mengacu pada unggahan @info_nasional.id tertanggal Rabu (14/1/2026), yang dikabarkan diunggah sehari sebelumnya, konten hoaks tersebut berupaya menciptakan narasi yang meresahkan. Isi pemberitaan palsu itu secara spesifik mengklaim: “Publik kembali digunc4ng oleh sebuah temuan serius yang tidak bisa lagi dianggap sebagai i5u pinggiran. Dalam pus4ran aliran dana tak wajar yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, muncul satu fakta yang memicu tanda tanya besar, terdeteksinya keterlibatan banyak bank asal Tiongkok dalam jalur pergerakan dana mencurig4kan lintas neg4ra”. Artikel palsu ini bahkan mencoba meyakinkan pembaca dengan frasa bombastis: “Ini bukan g05ip warung kopi. Ini bukan pula sekedar opiini pribadi. Ini adalah indik4si sist€mik yang menvntut penjelasan neg4ra”.
Lebih lanjut, pemberitaan hoaks tersebut berusaha melegitimasi klaimnya dengan mengutip sumber-sumber yang tidak ada atau tidak valid: “Temuan ini berangkat dari analisis aliran trans4ksi lintas perbankan internasional, kerja sama data int€lijen keu4ngan, serta laporan aktivitas keu4ngan tidak l4zim yang melewati batas yur1sd1ksi n4sional. Dalam sejumlah jalur tersebut, nama b4nk-b4nk berbasis di Tiongkok berulang kali muncul sebagai simpul perantara, baik sebagai transit, kor€sponden, maupun pen4mpung sementara d4na dalam jumlah besar”. Seluruh narasi ini telah dibantah keras oleh Kementerian Keuangan.
Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat dampak penyebaran hoaks tersebut. Unggahan yang berformat video di Info Nasional.id itu, hingga Rabu (14/1/2026) petang, telah terpantau mendapatkan angka interaksi yang signifikan: sekitar 6.400 likes, 1.541 komentar, dan kurang lebih 500 kali dibagikan ulang (repost). Angka-angka ini menyoroti kecepatan penyebaran informasi palsu dan pentingnya peran Kemenkeu dalam melakukan klarifikasi demi menjaga ketenangan dan kebenaran informasi publik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa – (Republika/Eva Rianti)