Babaumma – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai penyampai pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto. Pesan ini ditujukan kepada para investor di pasar saham Indonesia, menyusul fluktuasi dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir yang sempat memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar.
Dalam kesempatan di Wisma Danantara pada Sabtu (31/1), Airlangga mengutip langsung pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah. “Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia,” kutip Airlangga, “fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia.” Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan pasar dan mempertegas stabilitas ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan reformasi guna memperkuat transparansi dan integritas pasar modal. Arahan ini menjadi fondasi bagi serangkaian langkah strategis yang akan diambil pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Reformasi integritas pasar ini mencakup langkah-langkah struktural krusial, seperti demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas. Salah satu kebijakan yang diamanatkan adalah kenaikan batas minimum free float saham menjadi 15 persen, sejalan dengan standar global. Airlangga menguraikan, peningkatan ini akan berarti semakin banyak saham yang tersedia untuk publik, sehingga mendorong terciptanya bursa yang lebih transparan, likuid, dan memiliki integritas yang tinggi di mata investor.
Selain itu, penguatan iklim investasi yang transparan juga akan diwujudkan melalui pengetatan aturan kepemilikan saham. Ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang akuntabel dan terpercaya bagi semua pihak.
Peningkatan transparansi secara spesifik akan dititikberatkan pada pengetatan aturan mengenai beneficial ownership atau pemilik akhir saham. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan identitas pemilik sebenarnya serta afiliasi pemegang saham, sehingga dapat mencegah praktik yang merugikan. Airlangga menegaskan bahwa evolusi struktural seperti percepatan demutualisasi bursa menjadi krusial agar Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat sejajar dengan bursa-bursa modern internasional.
Pemerintah juga dengan tegas menyatakan tidak akan menoleransi praktik-praktik manipulatif di pasar modal, termasuk fenomena “saham gorengan” yang kerap merugikan investor dan mencoreng integritas pasar. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik dan keadilan dalam transaksi saham.
Airlangga kembali menegaskan, “Pemerintah tidak mentolerir praktik share pricing manipulatif atau saham gorengan yang merugikan investor serta merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.” Penekanan ini menggarisbawahi upaya kolektif untuk melindungi seluruh pelaku pasar dari aksi-aksi ilegal dan tidak etis.
Untuk mendukung upaya ini, koordinasi penegakan hukum dengan berbagai otoritas terkait akan diperkuat. Bursa Efek Indonesia (BEI), bersama dengan aparat penegak hukum, berkomitmen untuk menindak tegas pihak manapun yang terbukti melanggar peraturan bursa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta undang-undang jasa keuangan yang berlaku. Ini merupakan langkah preventif dan represif untuk menciptakan iklim pasar yang sehat dan patuh hukum.
Di tengah berbagai reformasi ini, Airlangga juga memberikan jaminan bahwa stabilitas operasional pasar modal akan tetap terjaga, khususnya selama masa transisi kepemimpinan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran aktivitas perdagangan dan kepercayaan investor tetap kokoh.
Beliau menambahkan, “Pejabat Pelaksana Tugas (PJS) akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan.” Airlangga menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa institusi pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang kuat, didukung oleh sistem yang dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan praktik terbaik (best practices), yang pada akhirnya akan menjaga integritas dan ketangguhan pasar secara keseluruhan.