Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, memastikan bahwa pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI telah siap menjabat sebelum pembukaan perdagangan saham pada Senin, 2 Februari 2026. Kepastian ini disampaikan Jeffrey di Wisma Danantara pada Sabtu, 31 Januari, menegaskan bahwa posisi penting tersebut tidak akan kosong.
Meski demikian, Jeffrey belum bersedia mengungkapkan identitas Pjs Direktur Utama yang akan mengisi kekosongan setelah Iman Rachman mengundurkan diri pada Jumat, 30 Januari 2026. Ia hanya menyebutkan bahwa Pjs Direktur Utama akan diangkat dari internal bursa, menunjukkan langkah mitigasi risiko dari pihak BEI.
Pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman sebelumnya memang mengejutkan pasar dan menambah sentimen kehati-hatian di kalangan investor. Keputusan ini, yang disampaikan Iman kepada wartawan di Media Center Gedung BEI Jakarta, dilatarbelakangi oleh rasa tanggung jawab atas dinamika yang terjadi di pasar modal dalam beberapa hari terakhir. Iman menyatakan bahwa langkah tersebut diambil demi kepentingan terbaik bagi pasar modal Indonesia.
Mundurnya pucuk pimpinan bursa ini sempat memicu respons negatif di pasar, terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat anjlok ke zona merah sebelum akhirnya bangkit kembali. Kejadian ini menyoroti betapa sensitifnya pasar terhadap isu kepemimpinan dalam institusi vital seperti BEI.
Harapan Pelaku Pasar Terhadap Pengganti Petinggi OJK
Menyikapi gejolak ini, pelaku pasar menaruh harapan besar terhadap pemimpin baru. Senior Market Analyst, Nafan Aji Gusta Utama, menekankan pentingnya otoritas untuk segera menemukan pengganti, terutama mengingat jadwal pertemuan dengan MSCI yang krusial pada awal Februari. Pertemuan ini dijadwalkan melibatkan BEI dan SRO (Self-Regulatory Organization) pada hari Senin.
Menurut Nafan, pasar sangat membutuhkan figur pengganti yang cekatan dan mampu bergerak cepat guna menghindari potensi penurunan status pasar modal Indonesia ke kategori Frontier Market. Ia meyakini bahwa pergantian kepemimpinan, baik di BEI maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih membuka peluang untuk perbaikan dan peningkatan transparansi pasar. Hal ini sejalan dengan masukan dari MSCI, khususnya terkait peningkatan porsi saham beredar atau free float. Nafan berharap pemimpin baru akan menerapkan kebijakan yang benar-benar pro market, terutama dalam memenuhi komitmen OJK untuk menaikkan batas free float hingga 15% pada Februari 2026.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa pengunduran diri Ketua OJK dan beberapa anggota Dewan Komisioner lainnya juga menjadi guncangan besar bagi pasar. Bhima memperkirakan IHSG berisiko mengalami koreksi pada Senin depan sebagai reaksi investor. Ia menduga kuat bahwa pengunduran diri jajaran pimpinan OJK ini tidak terlepas dari adanya tekanan eksekutif, termasuk dari kepala negara.
Tekanan tersebut, menurut Bhima, disinyalir berkaitan dengan perubahan kebijakan besar-besaran dalam penempatan dana asuransi dan jasa keuangan ke investasi saham. Bhima mengkhawatirkan langkah ini seolah menempatkan sektor jasa keuangan sebagai “tameng” untuk menahan keluarnya modal asing dari pasar modal, meskipun menyimpan risiko besar seperti potensi terulangnya Kasus Asabri Jilid II yang melibatkan investasi pada saham-saham spekulatif. Bhima bahkan berani menyatakan bahwa mundurnya Mahendra dan Inarno merupakan “kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan dari presiden.”
Bhima memperkirakan bahwa situasi ini berpotensi mengguncang ekonomi secara keseluruhan, sekaligus menyingkap kerapuhan dan hilangnya independensi lembaga otoritas keuangan. Ia menegaskan bahwa ini adalah persoalan besar yang menunjukkan terjadinya “elite cracking” dalam sistem keuangan Indonesia.