Kementerian Luar Negeri (Kemlu) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia membuka opsi untuk menarik diri dari Dewan Perdamaian Gaza, atau yang dikenal sebagai Board of Peace, jika lembaga tersebut dinilai tidak sejalan dengan aspirasi dan tujuan fundamental Indonesia dalam mewujudkan perdamaian abadi di Jalur Gaza, Palestina. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemerdekaan.
Menlu Sugiono, dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/2), menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza diarahkan untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh, serta menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Menurutnya, keterlibatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan stabilitas di wilayah tersebut, utamanya melalui mekanisme solusi dua negara atau two-state solution. Dengan tegas ia menyatakan, “Kalau memang tidak sesuai dengan yang kami inginkan, maka kami akan keluar.”
Pernyataan Sugiono tersebut sejalan dengan koridor kebijakan yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang secara fundamental berfokus pada terciptanya perdamaian di Gaza dan terwujudnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu juga menyoroti agresi Israel yang terus berlanjut di Gaza. Ia menegaskan bahwa Indonesia, bersama delapan negara mayoritas Muslim lainnya, telah menyampaikan kecaman keras melalui pernyataan bersama pada pekan lalu, mengingatkan bahwa serangan tersebut berpotensi mencederai seluruh proses perdamaian yang telah dibangun.
Dalam upaya menghimpun perspektif yang komprehensif, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengundang pimpinan 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) muslim untuk bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/2). Pertemuan yang berlangsung selama empat jam itu menjadi forum penting bagi Presiden Prabowo untuk menyerap berbagai masukan terkait partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis, salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyatakan kesediaannya untuk menarik Indonesia dari Dewan Perdamaian Gaza jika arahnya tidak selaras dengan tujuan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Cholil Nafis sendiri menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk keraguan mendalam MUI terhadap efektivitas dewan tersebut, mengingat “sampai sekarang Netanyahu tidak mengakui negara Palestina.” MUI juga menggarisbawahi kekhawatiran atas berlanjutnya serangan Israel di Gaza.
Lebih lanjut, MUI secara spesifik meminta agar pasukan perdamaian yang nantinya akan terlibat tidak digunakan untuk memerangi Hamas atau menghalangi perjuangan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaan. Cholil Nafis menekankan bahwa proses perdamaian harus menghindari skenario “perdamaian semu” yang justru mengabaikan hak-hak dasar dan martabat rakyat Palestina.
Menanggapi keraguan tersebut, Presiden Prabowo, seperti dituturkan Cholil, kembali menegaskan posisi Indonesia yang adaptif. Beliau menyatakan bahwa Indonesia memiliki opsi untuk menarik diri dari Dewan Perdamaian Gaza jika arah kebijakannya tidak sesuai dengan prinsip pemerintah. Secara gamblang, Presiden mengatakan, “Ketika kebijakan (Dewan Perdamaian Gaza) itu tidak sesuai, kami (Indonesia) akan abstain dan absen, kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP.” Hal ini menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk hanya terlibat dalam inisiatif yang benar-benar mendukung terwujudnya perdamaian sejati dan kemerdekaan Palestina.