Presiden Prabowo Subianto baru saja memaparkan visi strategis mengenai kemandirian energi nasional dalam pidato di sidang paripurna DPR. Fokus utama pemerintah terletak pada diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang harganya sangat fluktuatif di pasar global, terutama di tengah ketidakpastian situasi geopolitik di Timur Tengah.
Dalam pidatonya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5), Presiden Prabowo menjelaskan beberapa langkah konkret yang sedang disiapkan. Pemerintah tengah mengakselerasi produksi biodiesel dari minyak kelapa sawit serta mengkaji potensi pengembangan bensin berbasis sawit. Selain itu, pemerintah berencana mengoptimalkan gasifikasi batu bara untuk memproduksi solar dan gas, serta memanfaatkan limbah pertanian seperti batang jagung sebagai sumber energi rumah tangga yang lebih terjangkau.
Namun, rencana ambisius tersebut mendapat catatan kritis dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menilai bahwa usulan tersebut menyimpan risiko signifikan bagi stabilitas anggaran negara maupun ketahanan pangan nasional.
Menurut Deon, meskipun tujuan pemerintah untuk mencapai kemandirian energi sangat dipahami, langkah-langkah yang diusulkan berpotensi membebani APBN. Pasalnya, biaya produksi energi alternatif dari sawit cenderung lebih mahal dibandingkan harga bahan bakar fosil konvensional. Lebih jauh lagi, ketergantungan pada komoditas seperti sawit dan batu bara dinilai tidak sepenuhnya memutus ketergantungan global, karena harga komoditas tersebut pun tetap rentan terhadap gejolak pasar internasional.
Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah risiko benturan kepentingan antara sektor energi dan sektor pangan. Penggunaan limbah pertanian untuk kebutuhan bahan bakar dapat memicu kelangkaan ketersediaan sumber daya di pasar. Deon mengingatkan bahwa meningkatnya permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk energi berisiko mengancam pasokan minyak goreng dan pakan ternak yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan petani.
Sebagai solusi alternatif, IESR mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pendekatan yang lebih sistematis dalam meningkatkan bauran energi terbarukan. Pemerintah disarankan untuk memprioritaskan efisiensi energi melalui percepatan elektrifikasi, baik di sektor transportasi maupun untuk kebutuhan energi industri dan rumah tangga. Langkah ini dianggap lebih berkelanjutan dan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi akar persoalan krisis energi di masa depan.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto mencanangkan visi kemandirian energi melalui diversifikasi sumber daya, termasuk akselerasi biodiesel berbasis sawit, gasifikasi batu bara, dan pemanfaatan limbah pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya sangat fluktuatif di tengah ketidakpastian global. Namun, pemerintah berupaya mengurangi beban impor energi dengan mengoptimalkan komoditas domestik tersebut.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mengkritik langkah tersebut karena berisiko membebani APBN akibat tingginya biaya produksi energi alternatif serta mengancam ketahanan pangan. Penggunaan komoditas pangan untuk energi dikhawatirkan memicu kelangkaan minyak goreng dan pakan ternak di pasar. Sebagai alternatif, IESR menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan elektrifikasi serta percepatan bauran energi terbarukan yang lebih efisien dan berkelanjutan.