Kebijakan strategis terkait ekspor sumber daya alam serta keputusan terbaru Bank Indonesia mendominasi perhatian publik sepanjang Rabu (20/5). Berikut adalah rangkuman mendalam mengenai dua isu ekonomi utama yang menjadi sorotan di kumparanBISNIS.
Prabowo Resmi Umumkan Badan Usaha Baru untuk Pengelolaan Ekspor Batu Bara dan CPO
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan kebijakan krusial dalam tata niaga ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) nasional. Melalui skema baru ini, seluruh kegiatan ekspor komoditas strategis, seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan mineral, wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh demi mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan Indonesia.
Untuk menjalankan misi tersebut, pemerintah membentuk entitas baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia di bawah naungan Danantara Indonesia. Lembaga ini difungsikan sebagai instrumen pengawasan ketat guna memberantas praktik kecurangan perdagangan seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor (DHE). Melalui mekanisme ini, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara yang lebih optimal, setara dengan standar pengelolaan kekayaan alam di Meksiko maupun Filipina.
Detail mekanisme ekspor ini nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan berlaku penuh mulai 31 Desember 2026. PT Danantara Investment Management (DIM) bersama PT Danantara Mitra Sinergi telah ditetapkan sebagai pemegang saham utama. Langkah strategis ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekspor yang lebih terpusat, transparan, dan terkontrol.
BI Rate Naik Menjadi 5,25 Persen pada Mei 2026
Di sektor moneter, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah tegas dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen pada Mei 2026. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 19-20 Mei 2026. Sejalan dengan kebijakan tersebut, suku bunga deposit facility turut disesuaikan menjadi 4,25 persen, sementara lending facility naik menjadi 6 persen.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa pengetatan moneter ini merupakan respons cepat terhadap ketidakpastian kondisi global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah yang berisiko menekan stabilitas nilai tukar rupiah. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan laju inflasi selama tahun 2026 hingga 2027 tetap terkendali dalam sasaran pemerintah, yakni 2,5 plus minus 1 persen.
Peningkatan suku bunga ini mencerminkan prioritas kebijakan BI yang bersifat pro-stability guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari guncangan eksternal. Di sisi lain, BI tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang adaptif untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Strategi bauran ini menjadi bukti pendekatan proaktif otoritas moneter dalam menjaga keseimbangan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mengelola ekspor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan mineral. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai tambah komoditas serta mencegah praktik kecurangan perdagangan seperti pelarian devisa hasil ekspor dan under invoicing. Mekanisme ekspor terpusat ini direncanakan berlaku penuh mulai 31 Desember 2026 sebagai bagian dari restrukturisasi tata niaga nasional.
Di sisi lain, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026. Kebijakan moneter ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian ekonomi global dan eskalasi konflik di Timur Tengah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mengendalikan inflasi. Melalui langkah pro-stability ini, otoritas moneter berupaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal.