Perang Narasi & Hukum: Waspada Ancaman Baru, Kata Wamenhan

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Donny Ermawan Taufanto, memberikan peringatan serius terkait ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Dalam diskusi publik bertajuk ‘Defence Intellectual Community: Memperkokoh Narasi dan Tatanan Negara untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa’ di Jakarta, Rabu (24/9), Wamenhan menekankan pentingnya kewaspadaan dan persatuan menghadapi upaya terstruktur dari luar negeri yang bertujuan memecah belah bangsa.

Diskusi yang digagas Universitas Pertahanan, Aliansi Cendekia Tagaroa, dan President Club ini mengungkap ancaman yang kini tak hanya berupa agresi militer, tetapi juga narrative and legal warfare (NLW) atau perang narasi dan hukum. Wamenhan Donny menjelaskan, NLW di bidang ekonomi menyasar komoditas strategis seperti kelapa sawit dan tembakau—yang dilindungi UU Perkebunan—serta produk pertambangan. Komoditas ini vital bagi pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja. Di bidang politik, institusi penjaga kedaulatan negara menjadi target utama serangan NLW.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menegaskan bahwa komoditas strategis nasional sering menjadi medan kontestasi global. Ia menyebut persaingan antarnegara kini lebih berfokus pada perebutan pasar, bukan ideologi. Serangan NLW terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, khususnya pada kelapa sawit dan tembakau, merupakan bentuk neokolonialisme atau penjajahan baru. Komoditas tersebut berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya berujung pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.

Mantan Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Soepandji, menambahkan bahwa menghadapi NLW tak cukup hanya dengan perhitungan ekonomi. Dibutuhkan fondasi kuat jati diri bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Wamenhan Donny pun mengingatkan konsep Defence Intellectual Management (DIM) gagasan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, yang menekankan pentingnya peran intelektual Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara.

“Kompleksitas permasalahan NLW saat ini tak cukup diatasi hanya dengan alat utama sistem persenjataan modern atau organisasi militer canggih. Kita butuh kemampuan DIM untuk menciptakan kapasitas adaptif dalam merespons berbagai tantangan nirmiliter yang semakin canggih,” tegas Donny.

Staf Khusus Bidang Tata Negara Kementerian Pertahanan RI, Kris Wijoyo Soepandji, menambahkan bahwa serangan berbasis narasi memanfaatkan isu-isu global seperti HAM dan lingkungan untuk melemahkan Indonesia di kancah internasional. Ia menekankan pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan akibat isu-isu tersebut demi menjaga kedaulatan negara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Diskusi ini menekankan pentingnya Defence Intellectual Management (DIM) sebagai kesadaran bersama melalui pendekatan Defence Intellectual Community. Tujuannya adalah membangun imunitas bangsa terhadap serangan nirmiliter yang memanfaatkan kekuatan intelektual multidisiplin. Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan, Dr. Oktaheroe Ramsi, mengajak pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, terutama akademisi dan praktisi hukum, untuk bersatu menghadapi NLW.

Diskusi publik yang dihadiri tokoh lintas sektor, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan legislatif, menyorot pentingnya membangun narasi penyeimbang yang berbasis data, hukum, dan kepentingan nasional. Harapannya, dialog ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat Indonesia dalam memperkokoh narasi dan sistem hukum nasional untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.