Harapan untuk terciptanya perdamaian yang berkelanjutan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meredup setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan keberangkatan utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner menuju Pakistan untuk berunding dengan Iran. Keputusan mendadak ini disampaikan Trump pada Sabtu (25/4), di tengah laporan bahwa pihak Iran sebelumnya masih bersikukuh untuk tidak melunakkan proposal perdamaiannya. Namun, perkembangan mengejutkan terjadi tak lama setelah pembatalan tersebut.
“Saya bilang, ‘tidak, kalian tak akan melakukan penerbangan 18 jam untuk pergi ke sana. Kita memegang semua kartu,'” tegas Trump, seperti dikutip Fox News. Ia menambahkan, “‘Kalian tak akan melakukan penerbangan 18 jam lagi hanya untuk duduk dan membicarakan hal yang tak ada hasilnya.'” Meskipun demikian, Trump menegaskan bahwa pembatalan ini bukan berarti serangan AS akan dilanjutkan. Ia mengklaim adanya “perpecahan dan kebingungan” di antara para pemimpin Iran, sebuah kondisi yang diperkirakan akan membuat proses negosiasi membutuhkan waktu dan tenaga ekstra.
Dalam cuitannya di Truth Social, Trump menegaskan posisi dominan AS. “Tak ada yang tahu siapa yang berkuasa, termasuk mereka. Selain itu, kita memegang semua kartu, mereka tidak punya apa-apa! Jika mereka ingin berbicara, yang perlu mereka lakukan hanyalah menelepon!!!” tulisnya. Meski demikian, AS tetap menyatakan keterbukaannya untuk berdialog, sebuah pesan yang kontras dengan pembatalan perjalanan utusan khusus tersebut.
Menerima Proposal Baru Iran
Menariknya, segera setelah pembatalan perjalanan utusan, Trump mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima usulan baru dari Iran. “Mereka memberi kami dokumen yang seharusnya lebih baik. Dan yang menarik, segera setelah saya membatalkannya, dalam waktu 10 menit kami mendapat dokumen baru yang jauh lebih baik,” kata Trump kepada wartawan pada hari yang sama. Saat ditanya mengenai substansi dokumen tersebut, Trump dengan tegas menyatakan bahwa fokus utama perundingan tetap pada jaminan bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. “Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sangat sederhana,” ujarnya lugas.
Menlu Iran Tiba di Pakistan
Di tengah dinamika tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba di Pakistan pada Jumat (24/4). Pakistan berperan penting sebagai penengah perundingan antara AS dan Iran, dalam upaya menghidupkan kembali dialog perdamaian yang sempat terhenti. Setibanya di Islamabad, Araghchi mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Pakistan, termasuk Kepala Angkatan Darat Marsekal Lapangan Asim Munir, Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi, dan Penasihat Keamanan Nasional sekaligus Kepala Intelijen Antar-Layanan Letnan Jenderal Asim Malik. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei dan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam.
Melalui video singkat yang diunggah Kedutaan Besar Iran di akun X, pertemuan tersebut tampak berlangsung serius, meskipun rincian pastinya tidak disebutkan. Namun, beberapa sumber dari Pakistan kepada Anadolu mengindikasikan bahwa kedua pihak membahas kemungkinan putaran kedua pembicaraan antara Amerika dan Iran yang dapat terlaksana dalam beberapa hari mendatang. Kedatangan Araghchi ke Pakistan ini, menurut pejabat setempat, adalah bagian dari upaya diplomatik untuk membuka jalan bagi negosiasi lanjutan, mengingat negosiasi pertama yang diadakan di Islamabad dua pekan sebelumnya gagal mencapai kesepakatan. Pembicaraan ini juga terjadi setelah Pakistan berhasil menengahi gencatan senjata selama dua pekan yang dimulai sejak 8 April, dan kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump. Selama kunjungannya, Araghchi juga dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar.
Iran Tegaskan Tak Akan Berunding di Bawah Ancaman
Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali menegaskan sikap tegas negaranya: Iran tidak akan berunding di bawah tekanan, ancaman, atau blokade. Pernyataan ini disampaikan Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Sabtu (25/4), menurut keterangan resmi kepresidenan Iran. Ia menekankan bahwa titik temu dan lingkungan yang kondusif adalah prasyarat utama bagi dialog yang efektif. Pezeshkian juga menyoroti pengalaman negosiasi sebelumnya yang justru memperdalam ketidakpercayaan publik di Iran, mengingat dialog kerap berlangsung bersamaan dengan sanksi, tekanan, dan blokade yang terus berlanjut.
Untuk menyelesaikan perselisihan, Presiden Iran menegaskan bahwa prasyarat penting adalah penghentian sikap bermusuhan dan jaminan bahwa hal serupa tidak akan terulang lagi. Ia juga menyatakan bahwa peningkatan keberadaan militer di kawasan justru memperumit situasi dan melemahkan atmosfer dialog yang konstruktif. Pernyataan tegas Pezeshkian ini muncul di tengah upaya Pakistan untuk secara aktif menghidupkan kembali pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat setelah eskalasi konflik yang memanas dalam beberapa pekan terakhir.
Putaran pertama perundingan di Islamabad dua pekan lalu memang tidak membuahkan kesepakatan untuk mengakhiri perang, meskipun didahului oleh gencatan senjata dua pekan yang dimediasi Pakistan sejak 8 April dan kemudian diperpanjang oleh Trump. Sebelumnya, pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan signifikan dan menewaskan warga sipil. Pasca-insiden itu, kedua pihak menyepakati gencatan senjata dua pekan yang dimulai 7 April, diikuti oleh pembicaraan di Islamabad yang berakhir tanpa hasil. Kemudian, AS memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran, sementara mediator terus berupaya mengatur putaran perundingan yang baru.