Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membawa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya ke bursa saham melalui initial public offering (IPO) pada tahun 2027. Rencana ini, bagaimanapun, telah memicu perdebatan, dengan kekhawatiran utama mengenai potensi kenaikan tarif air bersih bagi warga Jakarta.
Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, memberikan klarifikasi penting. Ia menegaskan bahwa IPO PAM Jaya tidak serta-merta berimplikasi pada kenaikan tarif air. Regulasi yang mengatur tarif air bersih perusahaan daerah air minum (PDAM), termasuk PAM Jaya, tetap berlaku. “Kenaikan tarif PAM diatur dalam undang-undang dan di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri,” tegas Arief dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/9/2025). Persetujuan dari Kemendagri dan Pemprov DKI Jakarta mutlak diperlukan untuk setiap penyesuaian tarif.
Arief menekankan bahwa mekanisme kenaikan tarif tidak akan berubah meskipun PAM Jaya telah menjadi perusahaan publik. “Desakan pemegang saham tidak dapat menjadi alasan untuk menaikkan tarif secara sewenang-wenang,” tambahnya, menguatkan komitmen PAM Jaya terhadap regulasi yang ada.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa proses IPO bukanlah hal yang mudah. PAM Jaya memerlukan persiapan yang matang untuk memastikan keberlanjutan layanan kepada masyarakat Jakarta pasca-IPO. “Perhitungan yang cermat sangat krusial agar PAM Jaya tetap stabil dan menarik minat investor,” ujarnya. Keberhasilan bisnis PAM Jaya, yang memiliki pangsa pasar yang terikat (captive), menjadi kunci utama untuk menarik investor.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya mengubah status hukum PAM Jaya dari perusahaan umum daerah (Perumda) menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Namun, proses ini masih terganjal di DPRD DKI Jakarta karena belum mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi.
Ringkasan
Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan IPO PAM Jaya pada 2027. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan tarif air, namun Direktur Utama PAM Jaya menegaskan bahwa kenaikan tarif tetap diatur undang-undang dan diawasi Kemendagri serta Pemprov DKI Jakarta. IPO tidak otomatis menaikkan tarif, dan persetujuan dari kedua pihak tersebut tetap diperlukan.
Arief Nasrudin menekankan bahwa desakan pemegang saham tidak dapat menjadi alasan menaikkan tarif secara sewenang-wenang. Proses IPO PAM Jaya membutuhkan persiapan matang untuk menjaga keberlanjutan layanan dan daya tarik bagi investor. Perubahan status hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda masih dalam proses dan belum disetujui seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta.