Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0. Misi tersebut mengalami insiden pencegatan oleh militer Israel saat berada di perairan Mediterania Timur.
Dudung merinci bahwa dari sembilan WNI yang berpartisipasi, lima orang di antaranya dilaporkan telah ditahan oleh pihak militer Israel. Sementara itu, empat WNI lainnya saat ini berada di kapal yang berbeda di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur. “Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut saat ini berada dalam kondisi rawan,” ujar Dudung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (19/3).
Merespons situasi yang mendesak ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah koordinasi cepat. Kementerian Luar Negeri RI saat ini aktif menjalin komunikasi dengan berbagai perwakilan RI di luar negeri, termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KJRI Istanbul. Langkah ini bertujuan untuk memantau perkembangan situasi sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh awak kapal asal Indonesia.
Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah telah menyiapkan dukungan konkret bagi para WNI. “Kami menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) jika paspor asli mereka disita, serta menyediakan dukungan medis apabila diperlukan,” jelas Dudung yang juga menjabat sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional. Lebih lanjut, perwakilan RI juga tengah melakukan pendekatan intensif kepada otoritas setempat untuk memastikan akses transit yang aman dan kelancaran proses pemulangan para WNI tanpa hambatan keimigrasian.
Di level internasional, Indonesia telah menunjukkan sikap tegas dengan bergabung bersama sembilan negara lainnya—yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol—dalam sebuah pernyataan bersama. Negara-negara tersebut secara kolektif mengutuk tindakan penyerangan Israel terhadap misi kemanusiaan tersebut.
Pemerintah Indonesia kembali mendesak pihak Israel untuk segera membebaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan yang ditahan. Langkah ini dinilai krusial guna menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Seluruh perwakilan RI di luar negeri pun terus disiagakan untuk memantau perkembangan situasi dari otoritas terkait.
Insiden ini terjadi saat armada Global Sumud Flotilla disergap oleh militer Israel di perairan internasional, tepatnya sekitar 310 mil laut dari Gaza. Di antara para relawan dan jurnalis yang terlibat, terdapat sejumlah nama dari berbagai institusi media dan kemanusiaan di Indonesia. Berikut adalah daftar sembilan WNI yang terlibat dalam misi tersebut:
1. Bambang Noroyono (Republika)
2. Thoudy Badai Rifan Billah (Republika)
3. Andre Prasetyo Nugroho (Tempo TV)
4. Herman Budianto Sudarsono (GPCI – Dompet Dhuafa)
5. Ronggo Wirasanu (GPCI – Dompet Dhuafa)
6. Andi Angga Prasadewa (GPCI – Rumah Zakat)
7. Asad Aras Muhammad (GPCI – Spirit of Aqso)
8. Hendro Prasetyo (GPCI – SMART 171)
9. Rahendro Herubowo (GPCI – iNewsTV)
Ringkasan
Sebanyak sembilan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 mengalami insiden pencegatan oleh militer Israel di perairan Mediterania Timur. Saat ini, lima WNI dilaporkan ditahan oleh otoritas Israel, sementara empat orang lainnya berada dalam kondisi rawan di kapal yang berbeda di sekitar perairan Siprus. Pemerintah Indonesia terus memantau situasi ini melalui koordinasi intensif antarperwakilan RI di luar negeri guna memastikan keselamatan dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara yang terlibat.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan dukungan konkret seperti penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan bantuan medis bagi para relawan. Selain itu, Indonesia secara tegas bergabung dengan sejumlah negara internasional dalam mengutuk tindakan penyerangan tersebut dan mendesak Israel agar segera membebaskan seluruh awak kapal. Upaya diplomatik terus dilakukan agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan kembali sesuai dengan prinsip hukum humaniter internasional.