
Pemerintah secara proaktif tengah merumuskan ulang lanskap perdagangan ritel di pedesaan Indonesia. Melalui Kementerian Koperasi, sebuah imbauan penting telah dilayangkan kepada jaringan ritel modern raksasa seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) yang mengelola Alfamart, serta PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) pemilik Indomaret, untuk menghentikan pembukaan gerai baru di wilayah pedesaan. Kebijakan ini juga berlaku bagi seluruh jaringan retail modern lainnya, menandai pergeseran strategi ekonomi di tingkat desa.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa imbauan ini adalah pilar utama dalam strategi pemerintah untuk memperkokoh posisi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Visi besarnya adalah menjadikan koperasi-koperasi ini sebagai lokomotif aktivitas ekonomi masyarakat desa, dengan harapan mengambil alih peran krusial dalam distribusi barang kebutuhan sehari-hari secara mandiri di tingkat lokal.
Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube IDN Times yang dikutip Jumat (20/2), Ferry Juliantono secara lugas menyampaikan, “Saya pernah bertemu dengan pemilik retail modern, saya katakan stop membangun ritel modern di desa. Biarkan di desa itu Koperasi Desa yang menjalankan penjualan barang-barangnya.” Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.
Ferry menguraikan perbedaan filosofi mendasar antara ritel modern dan koperasi desa, terutama dalam hal aliran keuntungan. Keberadaan gerai modern di desa, menurutnya, cenderung mengalirkan keuntungan usaha ke pemegang saham di pusat-pusat kota besar. Sebaliknya, model koperasi dirancang untuk memastikan perputaran uang tetap beredar di lingkungan desa, memberdayakan dan dinikmati kembali oleh masyarakat setempat, menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.
Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti menutup sepenuhnya pintu bagi ritel modern. Produk-produk yang belum mampu diproduksi oleh koperasi desa tetap dapat dipasok oleh peritel besar. Seiring dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa didorong untuk aktif memproduksi beragam kebutuhan rumah tangga esensial, mulai dari sabun, sampo, deterjen, hingga kecap, saus, dan sambal. Pemerintah menjanjikan dukungan ekosistem yang komprehensif, mulai dari kurasi produk hingga akses pembiayaan, demi mempercepat lahirnya koperasi produktif yang inovatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda desa.
Akselerasi 80 Ribu Kopdes Merah Putih
Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi ritel, pemerintah gencar menggenjot akselerasi pembangunan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih. Ferry Juliantono menjelaskan, lebih dari 60 ribu unit koperasi akan dibangun menggunakan skema desain tunggal, sementara sisanya, sekitar 20 ribu unit, akan disesuaikan secara khusus dengan karakter dan kondisi geografis unik masing-masing desa.
Pemilihan model desain tunggal ditujukan untuk efisiensi dan percepatan pembangunan fisik. Pemerintah optimis menargetkan bahwa setiap proses konstruksi koperasi dapat rampung dalam kurun waktu tiga bulan, memungkinkan mereka untuk mulai beroperasi penuh pada rentang waktu Maret hingga April 2026.
“Setelah kami memulai konstruksi pada tanah dengan standar yang ideal, kami baru akan membangun bangunan fisik sesuai dengan kondisi geografis dan karakter masing-masing desa,” jelas Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, menekankan pentingnya adaptasi terhadap kearifan lokal.
Standar lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan koperasi ini adalah minimal seluas 1.000 meter persegi dan harus berada di titik strategis desa. Pada tahun ini, pembangunan awal ditargetkan untuk 25.000 unit, dengan ambisi untuk meningkatkannya menjadi 60.000 unit pada bulan berikutnya. Pemerintah juga telah melakukan pemetaan mendalam untuk mengidentifikasi desa-desa yang karakteristiknya tidak memungkinkan penggunaan desain tunggal dari PT Agrinas Pangan Nusantara, memastikan fleksibilitas dalam implementasi.
Kebijakan ambisius ini jelas menandai upaya pemerintah untuk secara signifikan memperbesar peran koperasi dalam rantai distribusi ritel desa. Namun, di sisi lain, para pelaku pasar terus mencermati dengan seksama sejauh mana imbauan ini akan berdampak pada strategi ekspansi ritel modern di masa depan, serta bagaimana kinerja emiten terkait akan terpengaruh di bursa saham.
Respons Pasar Saham
Pernyataan tegas Ferry Juliantono mengenai pembatasan pembukaan gerai ritel modern di desa segera disambut dengan pelemahan harga saham kedua emiten terkait di bursa. Saham AMRT (Alfamart) tercatat ditutup melemah signifikan sebesar 4,21% atau 80 poin, mencapai level 1.820. Penurunan ini semakin memperburuk kinerja AMRT, yang secara year-to-date telah terkoreksi 7,85%.
Senada, saham DNET (Indomaret) juga mengalami tekanan, terkoreksi sebesar 1,66% atau 150 poin, mengakhiri perdagangan di posisi 8.875. Secara year-to-date (ytd), saham ini telah mencatat penurunan 2,20%, dan dalam rentang enam bulan terakhir, DNET menunjukkan koreksi sebesar 4,6%.
Sebagai gambaran mengenai skala operasional kedua raksasa ritel ini, per Januari 2026, Alfamart tercatat telah mengoperasikan lebih dari 21.120 gerai yang tersebar melalui 34 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara itu, Indomaret, per awal 2025, memiliki jejak jaringan yang tak kalah luas dengan lebih dari 23.100 gerai.