Babaumma JAKARTA – Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia hingga 12 persen, melampaui target awal sebesar 10 persen. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).
“Free of charge, mantap kan? Kalau dulu 10, sekarang 12,” ujar Rosan, meski enggan merinci detail negosiasi. Ia hanya memastikan bahwa pembahasan hampir memasuki tahap final. “Nanti saya informasikan, karena sudah hampir final,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan proses negosiasi penambahan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang ditargetkan lebih dari 10 persen.
“Saya diminta untuk mempercepat komunikasi. Jika sudah final, Insya Allah kita akan mempertimbangkan kelanjutan kontrak Freeport,” jelas Bahlil di Istana pada Senin, 15 September 2025. Ia menambahkan bahwa Presiden telah menanyakan langsung perkembangan negosiasi, dan memastikan proses divestasi berjalan lancar.
Bahlil, mengingat Presiden menanyakan langsung progres negosiasi. Awalnya disepakati tambahan saham 10 persen, namun negosiasi menghasilkan angka yang lebih tinggi. Namun, ia masih enggan mengungkapkan angka pasti penambahan saham tersebut, dan berjanji akan mengumumkan secara resmi setelah kesepakatan ditandatangani.
Saat ini, pemerintah memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia dengan kepemilikan 51 persen. Penambahan saham ini merupakan kelanjutan dari proses divestasi yang telah dimulai sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jika penambahan saham sebesar 10 persen terealisasi, maka kepemilikan pemerintah akan meningkat menjadi 61 persen.
(Tribunnews.com)
Ringkasan
Pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia menjadi 12 persen, melampaui target awal 10 persen. Menteri Investasi/CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengumumkan hal ini setelah negosiasi hampir memasuki tahap final. Peningkatan ini merupakan hasil dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proses negosiasi.
Penambahan saham ini menambah kepemilikan pemerintah menjadi lebih dari 61 persen (dari sebelumnya 51 persen). Meskipun detail negosiasi masih dirahasiakan, proses divestasi ini merupakan kelanjutan dari upaya yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo dan bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di perusahaan tambang tersebut.