Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengumumkan rencana strategis untuk memperkuat partisipasi koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak Rp 200 miliar dana pembiayaan awal akan disiapkan bagi sekitar 1.000 koperasi yang berperan aktif sebagai pemasok bahan baku maupun pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam skema MBG.
Pembiayaan tersebut, yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan koperasi dalam menyediakan pasokan bahan baku esensial program MBG. Komoditas utama yang akan ditingkatkan antara lain telur ayam, daging ayam, dan susu segar. Ferry Juliantono menegaskan bahwa angka pembiayaan ini bersifat fleksibel dan berpotensi melampaui Rp 200 miliar. “Pembiayaan yang disalurkan LPDB bisa lebih dari Rp 200 miliar tergantung kebutuhan bahan baku program MBG. Nilai pendanaan akan mengikuti kapasitas fasilitas produksi bahan baku yang dibangun,” jelas Ferry di kantornya pada Kamis (6/11).
Lebih lanjut, Ferry Juliantono menekankan bahwa keterlibatan koperasi dalam program MBG tidak akan mematikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan. Sebaliknya, partisipasi koperasi justru diharapkan membawa keuntungan bagi pelaku UMKM. Koperasi, dengan kekuatan agregasi volumenya, mampu membeli bahan baku dari petani maupun peternak dalam jumlah besar. Mekanisme ini memungkinkan petani dan peternak mendapatkan harga yang layak, sekaligus berujung pada harga bahan baku yang lebih rendah bagi UMKM setelah diserap oleh koperasi.
Dalam upaya memastikan penyaluran dana LPDB berjalan efektif, Menteri Koperasi berencana membentuk satuan tugas khusus. Satuan tugas ini akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menentukan koperasi mana saja yang layak menerima pendanaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pasokan bahan baku secara optimal ke SPPG di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang, menyoroti skala program MBG yang telah melayani lebih dari 40 juta orang melalui 14.229 dapur SPPG. Menurutnya, peningkatan pasokan bahan baku ke SPPG menjadi krusial untuk mencegah lonjakan harga pangan di pasar. Nanik memaparkan bahwa tingginya permintaan bahan pangan dari berbagai SPPG telah menyebabkan kenaikan harga pada komoditas seperti ayam, telur ayam, serta beberapa jenis sayuran dan buah-buahan saat ini.
Oleh karena itu, Nanik S. Deyang sangat berharap bahwa penyaluran dana LPDB kepada koperasi pemasok bahan baku SPPG dapat membantu menekan gejolak harga pangan di pasar. Ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama erat dengan koperasi, terutama ketika program MBG berjalan penuh dan kebutuhan bahan baku melonjak signifikan. Sebagai gambaran, Nanik mencontohkan kebutuhan lahan kebun pisang yang mencapai 41.450 hektare apabila MBG dibagikan kepada 83 juta penerima manfaat, mengingat setiap 3.000 penerima membutuhkan produksi pisang dari lahan seluas 1,5 hektare.
“Coba bayangkan, betapa program ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah yang terhimpun dalam koperasi. Itu belum kebutuhan lain seperti sayuran, telor ayam, daging ayam, dan sebagainya,” pungkas Nanik, optimis bahwa program ini akan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan dana sebesar Rp 200 miliar dari LPDB untuk memperkuat peran koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana ini akan disalurkan kepada sekitar 1.000 koperasi yang aktif sebagai pemasok bahan baku atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan fokus pada peningkatan kapasitas penyediaan komoditas seperti telur ayam, daging ayam, dan susu segar.
Keterlibatan koperasi diharapkan tidak mematikan UMKM, melainkan memberikan keuntungan melalui agregasi volume pembelian bahan baku dari petani dan peternak, sehingga petani mendapatkan harga yang layak dan UMKM mendapatkan harga bahan baku yang lebih rendah. Untuk memastikan efektivitas penyaluran dana, akan dibentuk satuan tugas khusus yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menentukan koperasi yang layak menerima pendanaan dan meningkatkan pasokan bahan baku ke SPPG di seluruh Indonesia guna menekan gejolak harga pangan.