Guncangan di pasar keuangan mencuat seiring merebaknya isu “tukar guling” posisi strategis antara Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Spekulasi ini, yang sarat akan dinamika politik elite, disinyalir menjadi pemicu pelemahan nilai tukar rupiah hingga nyaris menyentuh angka psikologis Rp 17.000 per dolar AS, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Noval Adib, tak menampik bahwa pergerakan rupiah yang melemah drastis ini adalah sinyal keras dari pasar. “Ini merupakan bentuk hukuman dari pasar terhadap isu penempatan figur berlatar belakang partai politik ke dalam jajaran Dewan Gubernur BI,” tegas Noval Adib kepada Republika pada Selasa (20/1/2026), menyoroti sensitivitas pasar terhadap independensi lembaga moneter.
Thomas Djiwandono, yang dikenal sebagai politisi Partai Gerindra dan Bendahara Umum partai pimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto—sekaligus paman Thomas—menjadi pusat perhatian. Meskipun belum ada keputusan resmi, spekulasi yang santer beredar menyebut Thomas akan mengisi posisi Deputi Gubernur BI yang ditinggalkan Juda Agung, sementara Juda Agung diisukan akan menempati kursi Wakil Menteri Keuangan. Potensi masuknya figur dengan afiliasi politik yang kuat ke dalam otoritas moneter inilah yang memicu reaksi negatif di pasar keuangan.
Noval Adib menegaskan bahwa mekanisme pasar secara agregat beroperasi dengan prinsip kejujuran, merefleksikan psikologi kolektif para pelaku pasar. “Meskipun pada skala mikro bisa dimanipulasi, secara makro pasar bereaksi apa adanya,” jelasnya. Ia menekankan bahwa Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter tertinggi, wajib menjaga netralitas dan independensinya dari intervensi politik, sebab “mengatur lalu lintas rupiah sama dengan mengatur hajat hidup orang banyak tanpa memandang kepentingan partai atau kelompok tertentu.” Oleh karena itu, ia menganggap wajar jika isu pertukaran posisi ini memicu reaksi penolakan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
“Jika ada upaya untuk bermain-main dengan menempatkan orang partai politik di BI, wajar jika pasar menyambutnya dengan kekecewaan dan memberikan hukuman,” tegas Noval, memberikan peringatan. Ia menambahkan, “Pemerintahan Prabowo semestinya menyadari kondisi ini. Di tengah fundamental ekonomi yang belum sepenuhnya kokoh, Presiden seharusnya tidak menyeret Bank Indonesia ke dalam kepentingan kelompok tertentu. Biarkan BI bekerja secara independen dan bebas dari intervensi politik demi stabilitas moneter bangsa.”
Di tengah ramainya spekulasi ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Deputi Gubernur BI Juda Agung telah mengundurkan diri. Presiden Prabowo Subianto juga telah mengirimkan surat kepada DPR RI berisi daftar usulan calon pengganti, di mana salah satu dari tiga nama yang diajukan adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, memperkuat indikasi perpindahan posisi strategis ini.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Thomas Djiwandono. Menurut Purbaya, pergeseran dari lingkup kebijakan fiskal ke kebijakan moneter akan memperkaya pengalaman Thomas dalam perumusan kebijakan. “Ya, bagus. Biar Pak Thomas punya pengalaman yang lebih luas lagi. Sudah di fiskal sekarang, kalau masuk ke moneter tentu baik. Saya mendukung,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, menggambarkan pandangannya yang positif.
Tak hanya itu, Purbaya juga mengindikasikan bahwa posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan Thomas berpotensi diisi oleh Juda Agung. “Kelihatannya begitu. Saya dengar juga begitu. Nanti saya mau bertemu Pak Juda, mungkin besok. Saya ingin melihat niatnya seperti apa,” tambahnya. Dengan nada santai, Purbaya juga tidak menampik adanya pola “pertukaran” atau switch posisi antara ranah fiskal dan moneter. “Iya, kelihatannya begitu, switch. Berarti kemarin-kemarin Pak Thomas ke BI sekalian belajar, disuruh melihat-lihat di BI ada apa saja. Sudah melihat dua kali, cukup. Jadi pindah ke sana juga cukup,” candanya, mengisyaratkan sebuah manuver yang terencana.
Proses pengisian posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia memang menjadi sorotan publik dan pasar. Hal ini mengingat peran vital BI dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, sebuah tugas krusial terutama di tengah volatilitas global dan dinamika ekonomi domestik yang menuntut independensi serta profesionalisme tanpa kompromi.