Dua sisi strategi debt switch BI-Kemenkeu: yield tinggi, beban utang melejit
BI dan Kemenkeu sepakat melakukan debt switch senilai Rp173,4 triliun untuk APBN 2026, bertujuan menjaga stabilitas yield SBN meski beban utang meningkat.
Indeks Bisnis-27 hari ini (25/2) menguat, saham INCO, NCKL, ADMR melaju
Indeks Bisnis-27 menguat 0,87% ke 551,41 pada 25 Februari 2026, dipimpin saham INCO, NCKL, dan ADMR. Sebanyak 23 dari 27 saham menguat.
IHSG diproyeksikan turun, saham ASII, BBCA hingga BMRI jadi rekomendasi analis
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diproyeksikan bergerak turun pada perdagangan hari ini, Rabu (25/2).
Wall Street bergairah ditopang saham sektor perangkat lunak
Indeks bursa Wall Street di Amerika Serikat ditutup naik pada perdagangan Selasa (24/2) waktu setempat.
Komdigi Ancam Blokir Aplikasi Travel Agent yang Fasilitasi Vila Ilegal
Kemenpar mencatat banyak 72,8% akomodasi yang diawasi di Bali hingga Yogyakarta, tidak berizin. Babaumma Travel Agent diminta untuk tak memfasilitasi akomodasi ilegal ini.
Kepada investor, Purbaya janji bereskan hambatan di proyek LNG Blok Masela
Menkeu Purbaya mengungkapkan, proyek strategis nasional (PSN) Onshore LNG Abadi Blok Masela di Maluku sebenarnya telah lama dijalankan, namun mendapat hambatan berupa lambatnya izin dan hal lainnya.
Apakah dana nasabah Bank Jambi yang raib dijamin LPS? Ini kata Anggito
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menanggapi adanya gangguan sistem pelayanan yang terjadi di Bank Jambi yang berakibat hilangnya dana nasabah.
Proses seleksi calon bos OJK masih berjalan di tempat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan perkembangan signifikan berkaitan dengan proses penjaringan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Purbaya bakal beri perlakuan spesial investor Blok Masela
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memperlakukan Inpex Masela Ltd sebagai investor spesial yang berinvestasi di Blok Masela.
Kasus korupsi minyak mentah, hakim diminta buktikan niat jahat pejabat Pertamina
FSPPB meminta majelis hakim untuk tidak menjadikan keputusan bisnis sebagai dasar pelanggaran pidana dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina.