Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengumumkan sebuah langkah strategis untuk masa depan PAM Jaya: rencana Initial Public Offering (IPO) atau pelepasan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2027. Dalam skema ini, PAM Jaya berencana membatasi pelepasan saham kepada publik maksimal sebesar 30 persen.
“Saya berpikir bahwa kalau PAM Jaya ke depannya lebih dikontrol publik atau sudah bisa IPO, dan maksimum IPO-nya adalah 30 persen, saya yakin ini akan membuat perusahaan ini semakin sehat,” ujar Pramono Anung saat peletakan batu pertama Gedung PAM Jaya, Kamis (8/1). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa visi di balik IPO ini bukan sekadar mencari pendanaan. Lebih dari itu, langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem kontrol publik yang lebih ketat, menjamin perusahaan penyedia air bersih ini beroperasi dengan lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam melayani warga ibu kota.
Pembatasan kepemilikan saham publik hingga 30 persen ini juga menunjukkan kehati-hatian terhadap isu sensitif mengenai privatisasi. Mengingat sebelumnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PAM Jaya sempat ditolak oleh DPRD Jakarta karena dinilai berpotensi membuka peluang privatisasi, skema IPO ini dirancang untuk melibatkan publik dalam pengawasan tanpa mengorbankan kendali utama atas perusahaan layanan air bersih ini.
Pramono Anung lebih lanjut menjelaskan bahwa dorongan untuk melaksanakan IPO ini berakar dari evaluasi mendalam terhadap sejarah panjang pengelolaan air di Jakarta. Ia secara khusus menyoroti kegagalan masa lalu ketika layanan air bersih masih ditangani oleh pihak swasta. “Dari sejarah, belajar dari PAM Jaya sendiri, dulu ketika dikelola oleh swasta, capaiannya nggak pernah terpenuhi, masyarakatnya seringkali komplain, dan nggak sehat,” ungkapnya, menggarisbawahi pentingnya peran strategis entitas publik dalam pengelolaan infrastruktur vital ini.
Sejak transisi manajemen sepenuhnya ke tangan PAM Jaya pada tahun 2023, perbaikan signifikan mulai dirasakan oleh warga Jakarta. Pramono Anung memaparkan bahwa layanan air bersih kini semakin membaik, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sulit akses, seperti Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan beberapa bagian Jakarta Barat. Keluhan warga di area-area tersebut kini secara bertahap mulai teratasi, menunjukkan progres positif dari pengelolaan yang lebih terpusat dan bertanggung jawab.
Dengan tren perbaikan yang berkelanjutan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target ambisius untuk ketersediaan air bersih. Pramono optimis bahwa cakupan layanan PAM Jaya dapat mencapai 90 persen pada tahun 2026. Target ini menjadi pijakan penting untuk mewujudkan cakupan 100 persen bagi seluruh warga ibu kota pada tahun 2029, dengan kualitas air yang tentu saja memadai.
Mengingat vitalnya air bersih bagi kehidupan manusia, inisiatif peningkatan layanan PAM Jaya ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan turut mendorong PAM Jaya untuk mengelola air secara berkeadilan, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini menegaskan bahwa misi penyediaan air bersih bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial yang besar dan keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat.