Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu, 17 September 2024. Ini merupakan perombakan kabinet ketiga sejak beliau menjabat sebagai Presiden. Perubahan ini menyentuh sejumlah figur yang sebelumnya dianggap dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, memicu beragam analisis.
Agung Baskoro, Direktur Trias Politika, menilai reshuffle ini sebagai keputusan multidimensi yang sarat unsur politis dan teknokratis. Menurutnya, pergantian menteri tak hanya soal kinerja, melainkan juga pertimbangan keseimbangan kekuatan politik. “Kita tidak bisa melihat reshuffle hanya sebatas pergantian menteri kabinet yang berdimensi sebatas teknokratis kinerja saja,” tegas Agung dalam wawancara telepon pada Kamis, 18 September 2024. Ia menekankan bahwa jabatan menteri merupakan jabatan politik, sehingga penyesuaian untuk menjaga keseimbangan antar poros kekuatan politik, seperti poros Hambalang, Teuku Umar, Solo, Cikeas, dan Lebak Bulus, merupakan hal yang wajar.
Beberapa pergantian menteri yang mencolok antara lain: Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) dan sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika, digantikan oleh Ferry Juliantoro sebagai Menteri Koperasi. Dito Ariotedjo diberhentikan dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), posisinya kini diisi oleh Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), juga turut diganti.
Di sisi lain, Presiden Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Hendri Satrio (Hensat), analis Komunikasi Politik KedaiKopi, menilai penunjukan Djamari sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Usia Djamari yang 77 tahun dianggap ideal karena minim ambisi politik, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan yang netral dan jujur terkait kondisi keamanan di lapangan. Hensat berharap Djamari dapat memperbaiki kinerja Kemenko Polkam dan memberikan informasi yang lebih jernih kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Penunjukan Djamari ini juga mengakhiri masa jabatan sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menjabat sejak 8 September 2024 setelah pencopotan Budi Gunawan.
Baca juga:
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet ketiga, menimbulkan perdebatan mengenai motif di balik pergantian sejumlah menteri. Perubahan ini melibatkan beberapa figur yang dekat dengan pemerintahan Jokowi, memicu analisis mengenai pertimbangan politis dan teknokratis dalam pengambilan keputusan presiden.
Beberapa pergantian menteri yang signifikan termasuk Budi Arie Setiadi (Menkominfo), Dito Ariotedjo (Menpora), dan Abdul Kadir Karding (Menakertrans). Sementara itu, pelantikan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan memberikan masukan yang netral kepada presiden.